RRI.CO.ID, Kendari - Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda Sulawesi Tenggara menggelar Analisis dan Evaluasi (Anev) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025 di Aula Biro Logistik, Senin, 13 April 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh para Kabagren Polres, Kasubbagrenmin, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta bendahara pengelola keuangan di lingkungan Polda Sultra.

Evaluasi difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan kinerja anggaran.

Sejumlah indikator yang menjadi catatan perbaikan meliputi deviasi halaman III DIPA, belanja kontraktual, serta pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan capaian output juga menjadi poin penting yang dibahas dalam forum tersebut.

Kabidkeu Polda Sultra Kombes Pol M. Kunto Wibisono menjelaskan bahwa pelaksanaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi harus pada kualitas hasil.

IKPA menjadi tolok ukur utama untuk melihat sejauh mana anggaran dikelola secara efektif dan efisien oleh setiap unit kerja.

"Evaluasi seperti ini harus menjadi budaya kerja yang mendorong perbaikan berkelanjutan," ujar Kombes Pol M. Kunto Wibisono.

Setiap satuan kerja diharapkan melakukan langkah perbaikan terukur agar pelaksanaan anggaran TA 2026 lebih tepat sasaran dan tertib administrasi.

Kasubbiddalverif Bidkeu Polda Sultra Pembina Bais Adiputra menekankan bahwa pengelolaan anggaran merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan presisi.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kebijakan anggaran yang disiplin diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal organisasi.

Satuan kerja diminta berpindah dari pola pikir sekadar menghabiskan anggaran menjadi pola pikir menghasilkan manfaat publik yang nyata.

"Setiap satuan kerja harus berpindah dari pola pikir menghabiskan anggaran menjadi pola pikir menghasilkan manfaat publik yang terukur," tegas Bais Adiputra.