DPRD Kolaka Tetapkan Rekomendasi LKPJ 2025, Bupati Soroti Sektor Kesehatan

RRI.CO.ID, Kolaka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka secara resmi menetapkan dan menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolaka Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Aula Rapat Paripurna DPRD Kolaka, Selasa 7 April 2026.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka, I Ketut Arjana, dan dihadiri oleh Bupati Kolaka H. Amri S.STP.,M.Si, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Akbar, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Bupati Kolaka Amri menegaskan penetapan dan penyerahan rekomendasi LKPJ merupakan bagian penting dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Penetapan dan penyerahan rekomendasi atas LKPJ ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Amri.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan sektor kesehatan di daerah, khususnya terkait ketersediaan tenaga medis lokal.

Ia berharap dokter-dokter spesialis asal Kolaka yang saat ini bertugas di luar daerah dapat kembali mengabdi di kampung halaman untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

“Keberadaan tenaga medis putra-putri daerah. Dokter spesialis yang berasal dari Kolaka, salah satu contohnya dokter ahli kejiwaan yang saat ini bertugas di luar daerah, diharapkan dapat kembali mengabdi di tanah kelahirannya demi memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang lebih merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka,” tambahnya.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif guna meningkatkan kinerja pemerintahan serta pelayanan publik di Kabupaten Kolaka.