RRI.CO.ID, Kendari - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kebijakan berbasis data guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Aula Utama Kantor BPS Provinsi Sultra, Rabu, 1 April 2026.

Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menjelaskan bahwa pemanfaatan data statistik yang akurat merupakan kunci agar program pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat.

Seluruh kebijakan di masa mendatang harus berlandaskan pada data yang mutakhir dan terintegrasi.

Tanpa dukungan data, program kerja berisiko tidak tepat sasaran serta tidak memberikan dampak nyata bagi warga.

Gubernur mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat program yang belum sepenuhnya didasarkan pada data valid.

Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya intervensi pemerintah dalam pengendalian inflasi dan penanganan kemiskinan.

Operasi pasar dinilai belum sepenuhnya efektif karena belum berbasis pada pemetaan kebutuhan yang akurat.

Pemprov Sultra mendorong pemanfaatan data resmi dari BPS dan Bank Indonesia sebagai dasar pengambilan keputusan.

Integrasi dan sinkronisasi data antar perangkat daerah akan terus diperkuat untuk menyatukan persepsi.

Sistem informasi statistik terintegrasi sedang dikembangkan bersamaan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Peran pembina data dan wali data di daerah juga diperkuat untuk memastikan validitas informasi yang dihasilkan.

"Kita ingin memastikan setiap kebijakan publik berbasis bukti, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Andi Sumangerukka.

Pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Regulasi tersebut diharapkan mampu memperjelas peran pemerintah daerah dalam pengelolaan data sektoral.

Pertumbuhan ekonomi Sultra pada tahun 2025 tercatat mencapai 5,79 persen dan masuk dalam lima besar nasional.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah unit usaha dalam satu dekade terakhir meningkat hingga 200 persen.

Sultra berhasil masuk delapan besar nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024.

Daerah ini juga meraih penghargaan Anindita Wistara Data sebagai apresiasi atas pengelolaan statistik daerah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan statistik tersebut.

Koordinasi antarinstansi dan standardisasi data menjadi poin utama dalam perencanaan pembangunan yang optimal.

Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry B. Harmadi menyatakan bahwa data berkualitas harus memenuhi aspek kecepatan dan relevansi.

Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi agenda strategis nasional untuk memotret aktivitas ekonomi secara menyeluruh.

Data hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.