RRI.CO.ID, Kendari – Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menggelar penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah panitia serta peserta penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2026 di Aula Dachara Polda Sultra, Selasa, 31 Maret 2026.

Kegiatan yang berlangsung ni dipimpin langsung oleh Wakapolda Sultra, Brigjen Pol. Gidion Arif Setyawan.

Acara tersebut dihadiri oleh Karo SDM Polda Sultra, Kombes Pol. Arief Fitrianto, beserta pejabat utama, panitia seleksi, calon siswa, hingga orang tua wali.

Penerimaan terpadu tahun ini mencakup seleksi untuk tingkat Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara, serta Tamtama dengan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien.

Langkah ini diambil untuk menjamin standar kualitas yang sama dalam menjaring calon anggota terbaik dari seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Proses seleksi dilakukan dengan pengawasan ketat yang mencakup aspek akademik, kondisi fisik, kesehatan, psikologi, hingga kepribadian setiap peserta.

Wakapolda Sultra menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan seluruh rangkaian rekrutmen berjalan tanpa penyimpangan.

"Penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi bentuk komitmen bersama bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara bersih dan berintegritas," ujar Gidion.

Pihak kepolisian menegaskan tidak ada ruang bagi praktik percaloan maupun korupsi yang dapat mencederai integritas institusi dalam menjaring sumber daya manusia.

Setiap tahapan seleksi diwajibkan berlangsung secara objektif serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik guna menghasilkan personel yang profesional.

“Setiap tahapan seleksi harus dilaksanakan secara objektif, ketat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Wakapolda Sultra.

Para peserta diminta mempersiapkan diri secara maksimal dengan mengedepankan kejujuran, sementara orang tua diimbau tidak terpengaruh janji kelulusan dari pihak luar.

Wakapolda meminta orang tua segera melaporkan jika menemukan hal mencurigakan atau tawaran dari pihak yang tidak bertanggung jawab selama proses berlangsung.

“Jika menemukan hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada panitia atau pengawas,” tegasnya di hadapan para peserta dan wali.

Seluruh panitia dan pengawas, baik internal maupun eksternal, diinstruksikan untuk menjalankan tugas secara profesional demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.