RRI.CO.ID, Kendari - Batalnya Kabupaten Wakatobi sebagai tuan rumah perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ke 62 tahun 2026 menuai kekecewaan dari masyarakat di daerah setempat.

Pemerhati pembangunan Wakatobi Idris Mandati menilai, keputusan tersebut tidak sejalan dengan pengumuman resmi Pemerintah Provinsi di atas podium pada puncak acara HUT Sultra ke 61 di Kabupaten Kolaka .

Idris Mandati mengungkapkan, pada penutupan HUT Sultra 2025 di Kolaka, Wakil Gubernur Sultra Hugua telah mengumumkan secara resmi. Bahwa Wakatobi akan menjadi tuan rumah HUT Sultra 2026.

Ia menyebut pernyataan tersebut bahkan disampaikan sebagai hasil diskusi bersama pimpinan daerah tingkat Provinsi.

“Dalam pidato itu disampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan di tingkat pimpinan daerah Provinsi, yang tentu melibatkan Gubernur," ungkapnya di Wangiwangi Selatan, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, pengumuman tersebut telah direspons serius oleh masyarakat Wakatobi, termasuk pelaku usaha yang mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kegiatan tersebut.

Ia mengatakan, pembatalan yang belakangan disampaikan gubernur saat safari Ramadan di Wakatobi dengan alasan efisiensi dinilai terlambat.

Kondisi tersebut, kata dia, tentu berpotensi menimbulkan kerugian, khususnya bagi pelaku usaha di sektor perhotelan, transportasi, dan kuliner yang telah bersiap menyambut kedatangan tamu, termasuk menyiapkan bahan untuk kebutuhan kuliner, merenovasi hunian, hotel, penginapan, homestay serta penyedia jasa transportasi.

“Seharusnya sejak awal disampaikan, agar para pelaku usaha tidak terlanjur mengeluarkan biaya operasional untuk meningkatkan layanan,” katanya.

Idris juga menyoroti adanya perbedaan pernyataan antara Gubernur dan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Sultra. Gubernur menyebut perayaan akan dipindahkan ke Kendari dan dilaksanakan secara sederhana, namun di sisi lain Kadispar Sultra menyampaikan bahwa kegiatan akan menggunakan anggaran sekitar Rp3,7 miliar dengan berbagai rangkaian acara, termasuk menghadirkan artis ibu kota dan pelaksanaan di beberapa titik lokasi.

Ia menjelaskan, rencana tersebut tidak mencerminkan efisiensi seperti yang disampaikan Gubernur.

“Rangkaian kegiatan yang disampaikan justru menunjukkan kegiatan berskala besar, bukan sederhana sebagaimana alasan efisiensi,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Idris meminta agar jika pelaksanaan HUT Sultra tetap dipindahkan ke Kendari, maka kegiatan cukup dilakukan dalam bentuk upacara sederhana. Ia juga mengusulkan agar anggaran yang telah direncanakan dapat dialihkan untuk program lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Pace Idris (sapaan akrabnya) menyebutkan, adanya perbedaan pernyataan antara Gubernur, wakil Gubernur, dan Kadispar menunjukkan lemahnya komunikasi di tingkat birokrasi Provinsi.

“Perbedaan ini menunjukkan adanya persoalan komunikasi di internal pemerintah Provinsi. Jika di tingkat pimpinan saja tidak sinkron, maka akan sulit dalam pengelolaan kebijakan untuk masyarakat,” pungkasnya.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠