RRI.CO.ID, Kendari – Pemerintah Kota Kendari menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari, Senin 30 Maret 2026.

Laporan tersebut memuat capaian pembangunan, kinerja keuangan daerah, hingga berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ juga menjadi bahan evaluasi DPRD untuk memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan Kota Kendari tahun 2025 mencapai Rp1,57 triliun atau 92,05 persen dari target yang ditetapkan.

Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp409,5 miliar, transfer pemerintah pusat Rp1,13 triliun, serta pendapatan sah lainnya sebesar Rp34,4 miliar.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat Rp1,49 triliun atau 89,43 persen. Belanja operasional masih mendominasi dengan nilai Rp1,23 triliun, sedangkan belanja modal terealisasi Rp260,9 miliar atau 72,51 persen dari target.

Secara makro, kondisi ekonomi Kota Kendari menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,6 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,81 persen. Tingkat inflasi juga masih terkendali di angka 2,96 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kendari juga mengalami peningkatan hingga mencapai 86,36 poin, yang menempatkan Kendari pada peringkat keenam secara nasional. Pendapatan per kapita masyarakat turut meningkat menjadi Rp85,16 juta per tahun.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya adalah tingkat pengangguran terbuka yang meningkat dari 5,67 persen menjadi 5,91 persen.

Kondisi ini dipengaruhi oleh arus urbanisasi dari daerah sekitar serta belum optimalnya penataan wilayah dan penciptaan lapangan kerja baru.

Pemerintah Kota Kendari mengaku telah menyiapkan berbagai langkah untuk menekan angka pengangguran, diantaranya melalui pelatihan tenaga kerja, mendorong investasi, serta penguatan sektor UMKM.

Di sektor pembangunan fisik, Pemkot Kendari mencatat peningkatan dan rehabilitasi jalan sepanjang 20,98 kilometer yang tersebar di 23 ruas jalan. Selain itu, pembangunan jalan lingkungan juga mencapai 32,58 kilometer.

Penanganan kawasan kumuh juga menunjukkan hasil positif. Luas kawasan kumuh berhasil ditekan menjadi 534,11 hektare atau turun 13,66 persen.

Pemerintah kota juga membangun drainase serta melakukan revitalisasi sungai sepanjang 10,65 kilometer sebagai upaya mengatasi banjir.

Penguatan fasilitas publik juga dilakukan melalui pembangunan Kantor Dinas Perhubungan dan gedung perpustakaan kota sebagai bagian dari peningkatan layanan publik.

Meski berbagai capaian telah diraih, Pemerintah Kota Kendari mengakui masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam penanganan sampah, banjir, dan penataan kota.

Oleh karena itu, prioritas pembangunan tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, perbaikan drainase, pengelolaan persampahan, serta revitalisasi ruang terbuka hijau.