RRI.CO.ID Kendari - Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Papua Azri Rasul mengatakan dalam penilaian Adipura terdapat 16 komponen penting yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Ke 16 komponen penilaian yang menjadi indikator kota bersih, mulai dari kawasan permukiman, fasilitas publik, pasar, sekolah, perkantoran, hingga pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

“Salah satu sektor yang memiliki bobot penilaian tertinggi adalah kawasan permukiman dengan nilai sekitar 19,61 persen. Hal ini karena pemilahan sampah paling efektif dilakukan langsung dari sumbernya, yaitu di tingkat rumah tangga,” ungkap Azri Rasul di Kendari, 17 Maret 2026.

Untuk itu kata Azri Rasul, peran pemerintah kelurahan, RT, dan RW dinilai sangat penting dalam mengedukasi masyarakat agar melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah.

“Lurah harus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dan mendorong agar pemilahan sampah benar-benar berjalan di tingkat lingkungan,” jelasnya.

Selain itu, pembentukan Bank Sampah Unit di tingkat kelurahan juga menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Selain itu tanggung jawab pengelolaan sampah tidak hanya berada pada Dinas Lingkungan Hidup. Setiap organisasi perangkat daerah memiliki peran dalam menjaga kebersihan di wilayah kerjanya masing-masing,” ungkapnya.

Azri menilai masih ada kecenderungan beberapa instansi yang menyerahkan sepenuhnya persoalan sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup. Padahal, setiap kepala perangkat daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sistem pengelolaan sampah di lingkungannya.

“Kebersihan di lingkungan kantor sebenarnya mencerminkan kepedulian pimpinan instansi terhadap pengelolaan lingkungan,” ujarnya.

Berdasarkan evaluasi sementara penilaian Adipura 2025, Kota Kendari memperoleh nilai 59. Nilai tersebut berasal dari komponen pengelolaan dan kebijakan sebesar 17 poin, sumber daya manusia dan fasilitas 21,06 poin, serta capaian kinerja sebesar 25,48 poin.