RRI.CO.ID, Lakudo - Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung Kesenian Lakudo, Senin, 23 Februari 2026.

Kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum memasuki perumusan rancangan akhir.

Bupati Buton Tengah, Azhari, membuka langsung forum yang dihadiri perwakilan BPS Sultra, Forkopimda, kepala OPD, hingga kepala desa se-Buton Tengah.

Azhari menjelaskan bahwa Ranwal RKPD merupakan tahapan krusial untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2027 mendatang.

Ia mengakui keterbatasan ruang fiskal daerah saat ini menuntut adanya perencanaan yang lebih terukur, adaptif, serta inovatif.

Penguatan investasi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama yang akan dikejar pemerintah pada periode tersebut.

Pemerintah daerah diarahkan untuk menarik minat investor, terutama pada sektor unggulan seperti lobster, ikan teri, rajungan, dan rumput laut.

Selain itu, pembenahan sektor pariwisata serta peningkatan kinerja perangkat daerah pengelola pendapatan turut menjadi perhatian serius.

Azhari mengungkapkan bahwa meskipun ada efisiensi anggaran, Pemkab berhasil mendorong masuknya program pusat senilai sekitar Rp500 miliar.

Program tersebut meliputi pembangunan RSUD, markas batalyon, kantor BPS, gudang Bulog, hingga proyek Jalan Inpres Daerah.

Pada sektor maritim, pemerintah berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyiapkan 400 hektare lahan tambak udang.

Wilayah pesisir diproyeksikan menjadi sentra komoditas bernilai tinggi, sementara kawasan eks-Benteng akan didorong sebagai sentra pertanian.

Di bidang pendidikan, pemerintah mendukung penguatan peran perguruan tinggi agar ke depan mampu berkembang menjadi institut mandiri.

Penataan tenaga PPPK juga disiapkan agar lebih produktif dalam menjalankan tugas tanpa memberikan beban berlebih pada keuangan daerah.

Bupati menyampaikan pesan mengenai perlunya disiplin, inovasi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan bagi seluruh aparatur.

Ia berharap Kabupaten Buton Tengah dapat menjadi percontohan nasional dalam hal pengelolaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran.