APBD Terbatas, Bupati Konkep Wanti-Wanti Perencanaan Wajib Mengacu pada RPJMD

RRI.CO.ID, Konawe Kepulauan - Menghadapi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkisar di angka Rp400-an miliar pada tahun ini, Bupati Konawe Kepulauan (Konkep), Rifqi Saifullah Razak, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya, khususnya di bagian perencanaan. Fokus utama yang ditekankan adalah efisiensi belanja daerah dan ketepatan penyusunan program kerja untuk tahun 2027.

Instruksi krusial ini disampaikan secara langsung oleh Bupati Rifqi saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Konawe Kepulauan pada Senin, 10 Agustus 2026.

Dalam arahannya, Bupati meminta agar bagian perencanaan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) benar-benar teliti dalam merancang kegiatan. Rifqi tidak ingin ada program yang tumpang tindih atau melenceng dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Tahun ini APBD kita kurang lebih cuman empat ratusan, dan yang paling penting asistensi penyusunan program di tahun 2027. Jadi bagian perencanaan baca baik-baik RPJMD, jangan sampai penyusunan program di tahun 2027 tidak sesuai dengan RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan," tegas Rifqi di hadapan para ASN.

Bupati menegaskan keselarasan program dengan RPJMD adalah hal yang tidak bisa ditawar, karena dokumen tersebut merupakan penjabaran dari target kinerja pemerintahannya selama lima tahun. Di tengah kondisi fiskal daerah yang tidak berlimpah, ia menuntut para aparatur untuk lebih cerdas mengatur prioritas.

"Karena itu merupakan target kinerja kami selama 5 tahun, yang kami inginkan bahwa dengan kondisi efisiensi keterbatasan anggaran, kita bijak-bijak berbelanja, sehingga program-program yang turun betul-betul dirasakan dampaknya oleh masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan," terangnya.

Untuk mewujudkan program yang tepat sasaran tersebut, Rifqi menekankan hal itu hanya bisa dicapai jika para pegawai memiliki etos kerja yang tinggi. Rifqi mengingatkan bahwa pemerintah selama ini tidak pernah menunda hak pegawai, di mana gaji selalu dibayarkan tepat waktu setiap tanggal 1.

Sebagai gantinya, Bupati menuntut ASN untuk tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga bekerja dengan nurani agar anggaran yang dibelanjakan benar-benar kembali ke rakyat dalam wujud pembangunan yang nyata.

"Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Pastikan setiap program dan anggaran yang kita susun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mari bekerja dengan hati, bukan sekadar mencari tempat singgah," pungkas Bupati.