RRI.CO.ID, Kendari - Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Kegiatan itu sekaligus menjadi penanda dimulainya pendataan ekonomi terbesar yang akan menjangkau seluruh pelaku usaha di Kabupaten Wakatobi tanpa terkecuali. Kegiatan tersebut terselenggara di Aula Luna Garden, Kecamatan Wangiwangi Selatan, Jumat 12 Juni 2026.

Bupati Wakatobi Haliana mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan investasi, hingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dengan survei yang menggunakan sistem sampel, kata dia, sensus ekonomi dilakukan secara menyeluruh dengan mendatangi seluruh pelaku usaha dari rumah ke rumah.

“Karena ini sensus, maka tidak ada sistem sampling atau perwakilan, semua pelaku usaha akan didata. Hasilnya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan,” katanya.

Haliana menjelaskan, sensus itu akan mencakup seluruh sektor usaha, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha menengah, hingga perusahaan besar.

"Data yang dikumpulkan nantinya akan menggambarkan secara detail kondisi ekonomi daerah, termasuk karakteristik dan profil setiap pelaku usaha," ujarnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) itu mengungkapkan, keakuratan data menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan program pembangunan. Sebab, kesalahan dalam pengumpulan data akan berdampak langsung pada kualitas kebijakan yang dihasilkan.

“BPS menjadi dasar perencanaan kami di daerah. Jika data yang diperoleh salah, maka hasil pengolahannya juga akan salah dan kebijakan yang diambil pasti tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Kendati demikian, Haliana meminta seluruh petugas sensus bekerja dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab.

Pada kesempatan itu, Haliana juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi makro Kabupaten Wakatobi yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Yakni tingkat kemiskinan Wakatobi tercatat 14,33 persen, sementara tingkat pengangguran berada di kisaran 3 persen lebih. Adapun pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2025 mencapai 4,6 persen.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui pemanfaatan data yang akurat bersama BPS. Pada periode 2022--2023, angka kemiskinan ekstrem berada di kisaran 7 persen, kemudian turun menjadi 6,67 persen pada 2023. Berkat intervensi program berbasis data dan kolaborasi dengan BPS, angka tersebut berhasil ditekan secara signifikan menjadi 0,76 persen pada 2024.

“Salah satu kunci keberhasilan itu adalah data yang akurat, by name by address. Karena itu saya berharap pendataan yang dilakukan petugas benar-benar lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya,” harapnya.

Haliana berpesan, pentingnya akses terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai instrumen untuk memastikan bantuan dan program pemerintah tepat sasaran.

Lebih lanjut Haliana menjelaskan, sejak Januari 2026 Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat agar memperoleh akses terhadap data tersebut. Namun hingga kini masih terdapat proses penyempurnaan data yang dilakukan oleh BPS dan Kementerian Sosial.

Menurut Haliana, data yang valid menjadi syarat utama agar anggaran pemerintah dapat digunakan secara efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Haliana mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi tahun 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas.

Selain itu, ia meminta camat, lurah, kepala desa, dan seluruh jajaran pemerintah daerah memberikan dukungan penuh selama proses pendataan berlangsung.

“Bantulah petugas sensus, dengan memberikan data yang baik, benar, dan apa adanya agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas,” pungkasnya.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠