RRI.CO.ID, Kendari - Upaya melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan orang semakin diperkuat. Hal itu ditandai dengan kunjungan kerja resmi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ganda Samosir, ke Kantor sekretariat daerah dan bertemu langsung dengan Bupati Wakatobi Haliana pada Selasa 8 April 2026.

Pertemuan ini bukan sekadar agenda seremonial. Keduanya membahas langkah strategis dalam mendukung program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Ganda Samosir mengatakan, salah satu fokus utama adalah pembentukan Desa Binaan Imigrasi, yang dirancang sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

"Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga terhadap modus kejahatan sindikat perdagangan orang, terutama bagi mereka yang berencana bekerja ke luar negeri," ujarnya.

Tak hanya itu, edukasi hukum juga menjadi perhatian penting. Pemerintah berupaya memberikan pemahaman menyeluruh agar masyarakat memiliki bekal yang cukup sebelum merantau, sehingga terhindar dari praktik eksploitasi.

"Di sisi lain, pengawasan terhadap warga negara asing juga akan diperkuat. Meski demikian, pendekatan yang dilakukan tetap mengedepankan keseimbangan antara keamanan dan kenyamanan, guna menjaga iklim investasi serta sektor pariwisata di Wakatobi tetap kondusif," jelasnya.

Ganda Samosir menyampaikan, bahwa negara harus hadir hingga ke tingkat paling bawah untuk memastikan setiap warga terlindungi.

Kolaborasi itu menjadi langkah konkret dalam membangun sistem perlindungan yang lebih kuat, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Wakatobi.

“Perlindungan masyarakat dari segala bentuk eksploitasi adalah tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan secara nyata,” ujarnya.

⁠⁠⁠⁠⁠