Kemenkum Sultra Ikuti Koordinasi Feedback Penilaian Kompetensi Bersama BPSDM

RRI.CO.ID Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) mengikuti kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Feedback Penilaian Kompetensi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Rabu 26 Agustus 2026.

Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan diikuti oleh Tim Kerja SDM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari berbagai daerah. Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan feedback hasil penilaian kompetensi dapat berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan feedback penilaian kompetensi, termasuk penyampaian hasil penilaian kepada pegawai serta tindak lanjut yang diperlukan dalam mendukung pengembangan kompetensi dan kinerja aparatur.

Kakanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan hasil penilaian kompetensi perlu dimanfaatkan sebagai instrumen pengembangan sumber daya manusia. Menurutnya, feedback tidak hanya menjadi sarana untuk mengetahui capaian kompetensi pegawai, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah pengembangan yang lebih tepat sesuai kebutuhan organisasi.

“Feedback hasil penilaian kompetensi menjadi bagian penting dalam mendorong pegawai untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya. Hasil ini harus dapat ditindaklanjuti secara positif agar memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja organisasi,” ujar Topan.

Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen untuk mendukung setiap proses pengembangan kompetensi pegawai sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui pemanfaatan hasil penilaian secara optimal, diharapkan tercipta sumber daya manusia yang semakin kompeten, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan organisasi di tengah dinamika pelaksanaan tugas Kementerian Hukum.