RRI.CO.ID Kendari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan mengikuti secara daring kegiatan Policy Talk yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema “Strategi Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik”, Senin 15 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Rektono Seto yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran analis kebijakan dalam mendukung terciptanya kebijakan publik yang adaptif, berkualitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Analis kebijakan memiliki posisi strategis dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan yang baik harus disusun berdasarkan data, analisis yang tepat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kegiatan yang diikuti oleh jajaran Kementerian Hukum dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut, dibahas berbagai strategi penguatan kompetensi analis kebijakan, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga pemanfaatan evidence based policy dalam proses penyusunan kebijakan publik.

Kakanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai sarana peningkatan wawasan dan kapasitas aparatur, khususnya dalam mendukung penyusunan kebijakan yang berkualitas di lingkungan Kementerian Hukum.

“Kegiatan seperti ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman dan kompetensi aparatur dalam merumuskan kebijakan yang responsif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Topan juga menegaskan penguatan peran analis kebijakan menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kebijakan publik yang berkualitas lahir dari proses analisis yang matang. Karena itu, penguatan kapasitas analis kebijakan harus terus dilakukan agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Melalui kegiatan Policy Talk ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum semakin memperkuat komitmen dalam membangun budaya kerja berbasis analisis dan data, sehingga mampu menghasilkan kebijakan publik yang inovatif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.