RRI.CO.ID , Kendari ,- Ambisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memasuki fase krusial. Kepala Kantor Wilayah, Topan Sopuan, memimpin langsung Desk Evaluasi bersama Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI, menguji kesiapan jajarannya secara terbuka di Aula Kanwil. Rabu , 22 April 2026.

Dalam forum yang berlangsung intens tersebut, Topan tak hanya memaparkan capaian, tetapi juga menegaskan bahwa WBBM bukan sekadar target administratif. Ia menuntut perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“WBBM ini bukan sekadar predikat. Yang kami kejar adalah perubahan nyata—layanan yang cepat, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Topan di hadapan tim Itjen.

Paparan yang disampaikan menunjukkan Kanwil Kemenkum Sultra mencoba keluar dari pola kerja konvensional. Sejumlah inovasi digital ditampilkan sebagai “senjata utama” dalam mendorong reformasi birokrasi, mulai dari Silaris yang memangkas kerumitan pelaporan notaris, D’Park yang mempercepat proses reviu anggaran yag sudah diakui oleh Inspektorat Jenderal Kementerain Hukum, hingga inovasi terbaru, Your Online Assistant (YOA) yang membuka akses layanan hukum secara daring bagi masyarakat.

Namun, desk evaluasi ini bukan sekadar ajang unjuk capaian. Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal juga memberikan sorotan tajam. Meski mengapresiasi komitmen dan inovasi yang dinilai progresif, tim menekankan bahwa tantangan utama justru terletak pada konsistensi dan dampak nyata di lapangan.

“Yang terpenting bukan hanya inovasi yang dibuat, tetapi sejauh mana inovasi itu berjalan konsisten dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas perwakilan tim evaluator.

Tim juga mengingatkan bahwa keberhasilan meraih WBBM tidak cukup ditopang oleh kelengkapan administrasi dan paparan semata, melainkan harus dibuktikan melalui perubahan budaya kerja dan kualitas layanan yang berkelanjutan di seluruh lini.

Menanggapi hal tersebut, Topan memastikan seluruh catatan akan ditindaklanjuti. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi stagnasi, dan seluruh jajaran harus bergerak cepat melakukan perbaikan.

“Kami tidak ingin berhenti pada capaian di atas kertas. Semua masukan ini akan kami jadikan bahan evaluasi untuk memastikan perubahan itu benar-benar terjadi,” ujarnya.

Desk evaluasi ini menjadi penentu arah sekaligus “alarm” bagi Kanwil Kemenkum Sultra bahwa jalan menuju WBBM menuntut lebih dari sekadar inovasi—tetapi juga konsistensi, integritas, dan dampak nyata. Kini, publik menanti, sejauh mana komitmen tersebut benar-benar terwujud dalam layanan sehari-hari.