Pemkab Konawe Selatan Bangun Budaya Kerja Bebas Gratifikasi

RRI.CO.ID, Kendari - Sebagai langkah strategis menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terus melancarkan sosialisasi pencegahan korupsi secara menyeluruh, berlangsung di Aula BKAD, Selasa 30 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dikhususkan bagi para bendahara OPD dan dihadiri oleh unsur pimpinan tinggi serta penegak hukum setempat, bertujuan memberikan pengetahuan hukum dan menanamkan nilai‑nilai integritas agar menjadi bagian dari budaya kerja sehari‑hari, sekaligus mendongkrak kualitas Survei Penilaian Integritas (SPI) daerah.

Inspektur Daerah Konawe Selatan, Hj. Narlian, S.E., M.M., CGCAE, pada kesempatan itu menegaskan kegiatan tersebut sebagai mitigasi terhadap risiko penyimpangan yang bisa merusak citra pelayanan publik. Menurutnya, keberanian untuk menolak pemberian yang tidak wajar serta konsistensi bersikap jujur adalah fondasi utama birokrasi yang sehat.

“Kegiatan ini merupakan rangkaian sosialisasi yang berkelanjutan sekaligus peringatan bagi seluruh ASN agar tidak terjerumus dalam praktik gratifikasi. Menolak segala bentuk pemberian yang tidak berhak dan tetap konsisten bersikap jujur adalah kunci menjaga kepercayaan publik,” ujar Narlian.

Sementara itu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Konawe Selatan, Ambolaa, S.Sos., M.Si., menyampaikan dukungan penuh pemerintah dan menegaskan keinginan kuat agar Konawe Selatan tidak masuk dalam kategori wilayah yang rentan terhadap korupsi, melainkan menjadi contoh daerah yang bersih. Pelayanan yang berkualitas hanya bisa lahir dari aparat yang memegang teguh prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan mengutamakan kepentingan umum di atas keuntungan pribadi.

Dikatakan, melalui semangat “Berani Jujur Hebat!”, pemerintah kab Konawe Selatan berkomitmen untuk terus memantau dan membina.

Melalui kegiatan sosialisasi diharapkan setiap aparat benar‑benar mampu melayani secara transparan dan akuntabel sehingga Konawe Selatan menjadi wilayah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi seluruh lapisan masyarakat.