RRI.CO.ID Kendari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, mengikuti secara daring kegiatan Community of Practice yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dengan tema "Pancasila sebagai Kompas Moral dan Etika Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Hukum". Selasa 30 Juni 2026.

Kegiatan yang diikuti oleh jajaran Kementerian Hukum di seluruh Indonesia tersebut menghadirkan keynote speech Kepala BPSDM Kementerian Hukum, Gusti Putu Ayu Suwardani yang menegaskan Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan menjadi kompas moral yang membimbing setiap aparatur sipil negara, khususnya ASN di bidang hukum, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam paparannya, Kepala BPSDM, Gusti Putu Ayu Suwardani menjelaskan nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam sejarah bangsa Indonesia jauh sebelum kemerdekaan melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika yang lahir dari budaya toleransi di Nusantara. Nilai tersebut menjadi identitas bangsa yang harus terus dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Gusi juga menekankan ASN di bidang hukum tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus memiliki karakter, integritas, dan etika yang berlandaskan Pancasila. Menurutnya, kompetensi yang unggul harus berjalan beriringan dengan moralitas agar mampu melahirkan regulasi yang berkualitas, pelayanan publik yang berkeadilan, serta tata kelola pemerintahan yang profesional.

"Tjransformasi BPSDM sebagai Kampus Pengayoman Pancasila merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkokoh ideologi Pancasila, memperkuat sumber daya manusia, serta mendukung reformasi hukum. Untuk itu, nilai-nilai Pancasila kini diintegrsikan ke dalam seluruh proses pengembangan kompetensi ASN, mulai dari kurikulum pendidikan, program pelatihan, hingga instrumen penilaian kompetensi," ungkapnya.

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan setiap ASN di bidang hukum tidak hanya memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang mumpuni, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat.

Mengikuti kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyatakan penguatan kompetensi ASN harus selalu dibarengi dengan penguatan karakter. Menurutnya, ASN Kementerian Hukum memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan berpikir, bersikap, dan bertindak bagi setiap insan pengayoman. Kompetensi yang tinggi akan semakin bermakna apabila dibangun di atas integritas, etika, dan semangat melayani masyarakat. Inilah yang akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendukung terwujudnya reformasi hukum yang berkualitas," ujarnya.

Topan menambahkan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara berkomitmen mendukung berbagai program pengembangan kompetensi ASN yang diselenggarakan BPSDM Kementerian Hukum sebagai upaya membentuk aparatur yang profesional, adaptif, berkarakter Pancasila, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan hukum di Indonesia.