RRI.CO.ID, Kendari – Lelang merupakan mekanisme penjualan yang dilakukan secara terbuka dan memiliki aturan serta prosedur yang diatur oleh negara. Hal tersebut disampaikan oleh Pejabat Lelang Ahli Muda KPKNL Kendari, Erwin Endrabawana, dalam dialog interaktif bertema “Lelang Dekat, Ekonomi Bergerak” yang disiarkan melalui RRI Pro 1 Kendari, Kamis 4 Juni 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Erwin menjelaskan bahwa pelaksanaan lelang harus dilakukan secara terbuka untuk masyarakat dan hanya dapat diselenggarakan di hadapan pejabat lelang yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Lelang itu prinsipnya terbuka untuk umum dan hanya bisa dilakukan di depan pejabat lelang,” ujar Erwin Endrabawana.

Erwin menerangkan, dalam sistem lelang di Indonesia terdapat dua jenis pejabat lelang, yakni pejabat lelang kelas satu dan pejabat lelang kelas dua. Keduanya memiliki kewenangan yang berbeda dalam pelaksanaan lelang.

“Pejabat lelang ada dua, ada pejabat lelang kelas satu dan ada pejabat lelang kelas dua,” katanya.

Menurut Erwin, pejabat lelang kelas satu merupakan aparatur negara yang berasal dari lingkungan Kementerian Keuangan dan bertugas di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

“Kalau pejabat kelas satu pegawai negeri atau pegawai Kementerian Keuangan yang diangkat dengan SK yang bertugas di KPKNL,” jelasnya.

Sementara itu, pejabat lelang kelas dua berasal dari unsur swasta yang telah memenuhi persyaratan dan memperoleh pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku. Perbedaan utama antara kedua jenis pejabat lelang tersebut terletak pada ruang lingkup kewenangan yang dimiliki.

“Sedangkan pejabat lelang kelas dua itu swasta, yang berbeda di kewenangan saja,” ungkap Erwin.

Melalui dialog tersebut, KPKNL Kendari berharap masyarakat semakin memahami mekanisme lelang yang sah dan legal, sehingga dapat memanfaatkan layanan lelang sebagai sarana transaksi yang transparan, akuntabel, serta mampu mendukung pergerakan ekonomi di daerah.