RRI.CO.ID, Kendari — Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong pemerintah daerah bersama aparat keamanan melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Sultra.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sultra, Mastri Susilo, S.Pd., M.P., saat menjadi narasumber dalam program Halo RRI di Studio Pro 1, Senin 14 September 2026.
Mastri mengatakan, pemerintah daerah mulai dari gubernur, wali kota hingga bupati perlu turun langsung melakukan pengecekan kondisi ketersediaan BBM di lapangan. Pengawasan tersebut juga perlu melibatkan aparat keamanan serta pihak terkait, termasuk Pertamina dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Kami mendorong pemerintah daerah dari gubernur, wali kota, bupati kemudian aparat keamanan untuk turun mengecek, termasuk Pertamina dan SPBU. Buka datanya,” ujar Mastri.
Menurutnya, keterbukaan data menjadi penting untuk memastikan kondisi stok BBM yang sebenarnya di Sultra. Jika dalam pengecekan ditemukan adanya kekurangan stok, maka kondisi tersebut harus segera diketahui dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
“Kalau ditemukan ada kekurangan stok BBM di Sulawesi Tenggara,” katanya.
Mastri menilai persoalan antrean BBM tidak cukup ditangani secara insidental atau hanya ketika terjadi keluhan masyarakat. Dibutuhkan gerakan bersama dan monitoring secara berkelanjutan untuk mengetahui kondisi distribusi BBM secara menyeluruh.
“Pada dasarnya terkait antrean BBM ini perlu dilakukan gerakan secara bersama, monitoring secara bersama-sama untuk mengecek bukan hanya saat-saat tertentu saja, tapi saat ini harus dilakukan secara menyeluruh,” tegasnya.
Mastri berharap pemerintah daerah, aparat keamanan, Pertamina, serta pengelola SPBU dapat membangun koordinasi yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan ketersediaan BBM dan mencegah persoalan antrean terus berulang di sejumlah wilayah Sultra.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....