BPS Bahas Indikator Demokrasi Sultra yang Masih Perlu Diperkuat

RRI.CO.ID, Kendari - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan membahas sejumlah indikator demokrasi yang masih membutuhkan perhatian. Pembahasan dilakukan dalam sosialisasi dan diskusi capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025, Rabu 26 Agustus 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait. Forum menjadi ruang evaluasi terhadap perkembangan kualitas demokrasi di Sulawesi Tenggara.

Rapat dibuka Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dan didampingi Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara Adrian. Polda Sultra turut berpartisipasi melalui Kasubid Multimedia Bidang Humas Polda Sultra Kompol Muhammad Ogen, S.H., M.M.

Dalam pemaparan BPS, IDI Sultra Tahun 2025 mencapai 81,48 atau masuk kategori tinggi. Capaian tersebut terdiri dari aspek Kebebasan sebesar 85,99, Kesetaraan 81,56, serta Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 76,93.

Sejumlah indikator dengan nilai relatif rendah turut menjadi perhatian dalam diskusi. Di antaranya kebebasan menggunakan hak pilih dalam pemilu, kinerja lembaga legislatif, akses masyarakat terhadap informasi publik, pendidikan politik bagi kader partai politik, serta netralitas penyelenggara pemilu.

Dari hasil evaluasi, aspek Kebebasan mengalami peningkatan dibandingkan 2024, dari 76,70 menjadi 85,99. Kapasitas Lembaga Demokrasi juga meningkat dari 70,60 menjadi 76,93.

Sebaliknya, aspek Kesetaraan turun dari 85,37 pada 2024 menjadi 81,56 pada 2025. Perubahan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah perbaikan terhadap indikator yang masih perlu diperkuat.

Melalui pembahasan tersebut, capaian IDI 2025 diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang mendukung penguatan kehidupan demokrasi di Sulawesi Tenggara.