BPKAD Sultra Tawarkan Puluhan Randis Melalui Lelang Aset Daerah

RRI.CO.ID, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan dinas melalui lelang aset daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan.

Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara, Umikun Latifah, SKM., M.Si , mengatakan lelang tersebut merupakan bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang sudah tidak lagi digunakan secara maksimal oleh perangkat daerah.

Menurut Umikun, lelang dilaksanakan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari melalui sistem lelang elektronik atau e-auction yang dapat diakses masyarakat melalui situs lelang.go.id.

“Lelang ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola aset yang tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, aset yang sudah tidak digunakan dapat memberikan manfaat dan nilai ekonomi bagi daerah,” ujarnya.

Sebanyak 27 unit kendaraan dinas roda dua dan roda empat dari berbagai merek ditawarkan kepada masyarakat. Kendaraan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memenuhi persyaratan untuk dilelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan jadwal yang telah diumumkan, masa penawaran berlangsung mulai 12 hingga 24 Juni 2026. Sementara pelaksanaan lelang diselenggarakan pada Rabu, 24 Juni 2026. Masyarakat yang ingin mengikuti lelang diwajibkan memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada halaman lelang.go.id serta memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang ditetapkan.

Umikun juga mengimbau calon peserta untuk mempelajari tata cara pelaksanaan lelang, termasuk mekanisme penyetoran uang jaminan dan ketentuan penawaran yang berlaku agar proses lelang dapat berjalan lancar.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sultra berharap pengelolaan aset daerah semakin efektif dan efisien, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kendaraan melalui mekanisme yang legal, terbuka, dan kompetitif.