RRI.CO.ID Kendari - Rencana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat, meski Gubernur Andi Sumangerukka mulai menekankan kedisiplinan dan kesiapan ASN.

Gubernur Sultra menegaskan Pemprov tidak akan terburu-buru menerapkan skema kerja fleksibel tanpa surat edaran resmi dari kementerian terkait sebagai dasar hukum. "Kalau belum ada surat edaran, kita belum bisa jalankan. Harus ada dasar yang jelas supaya pelaksanaannya juga terarah," ujar Andi Sumangerukka usai memimpin apel gabungan ASN di Kantor Gubernur Sultra, Senin (30/3).

Meski regulasi masih dalam tahap penantian, gubernur asal Bumi Anoa ini memberikan sinyal pengetatan disiplin. Ia menekankan esensi WFH adalah memindahkan aktivitas kerja ke rumah, bukan ruang untuk beraktivitas di luar dinas. "Bekerja di rumah itu betul-betul di rumah, bukan di tempat lain. Kalaupun ada aktivitas di luar, ASN harus tetap menyiapkan media komunikasi agar sewaktu-waktu bisa dihubungi. Jadi pekerjaan tetap berjalan," tegas mantan Kabinda Sultra itu.

Menurutnya, WFH bukan sekadar perubahan lokasi, melainkan ujian komitmen dan tanggung jawab ASN untuk menjaga produktivitas pelayanan publik. Fleksibilitas ini tidak boleh disalahartikan sebagai kebebasan tanpa kontrol, agar kebijakan berjalan efektif saat regulasi pusat turun.