RRI.CO.ID, Kendari - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara menemukan sebagian besar terminal tipe B di Sulawesi Tenggara belum berfungsi secara optimal. Temuan ini merupakan hasil kajian Ombudsman terhadap pengelolaan terminal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Masri Susilo, S.Pd., M.P, menyampaikan pihaknya telah menyerahkan laporan hasil analisis kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kajian tersebut dilakukan dengan mengambil sampel enam terminal dari total sebelas terminal tipe B yang ada di daerah tersebut.

“Kami telah menyerahkan laporan hasil analisis kepada Pemerintah Provinsi terkait tata kelola terminal tipe B di Sulawesi Tenggara. Dari 11 terminal yang menjadi kewenangan provinsi, kami melakukan kajian pada 6 terminal sebagai sampel. Hasilnya, hanya dua terminal yang masih berfungsi, yaitu Terminal Bau-Bau dan Terminal Baruga, sementara terminal lainnya belum berfungsi secara optimal meskipun fasilitasnya tersedia,” ujar Masri dalam program Halo RRI di Programa 1 Kendari, Senin, 23 Februari 2026.

Menurut Masri, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola terminal. Selain pengelolaan yang belum optimal, perubahan pola mobilitas masyarakat juga mempengaruhi menurunnya aktivitas terminal sebagai pusat naik turun penumpang.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠“Kami menyarankan agar Pemerintah Provinsi untuk sementara tidak membangun terminal baru, melainkan memprioritaskan revitalisasi terminal yang sudah ada. Terminal juga bisa dikembangkan lebih kreatif, misalnya dikolaborasikan dengan UMKM atau difungsikan sebagai rest area agar tetap hidup dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ombudsman berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan pemanfaatan terminal tipe B, sekaligus menyesuaikan fungsi terminal dengan perkembangan kebutuhan transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.