PEMDI Onsite 2026 Tekankan Dampak Digitalisasi bagi Masyarakat Sultra

RRI.CO.ID, Kendari – Pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara didorong memperkuat penerapan pemerintahan digital dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai orientasi utama.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (PEMDI) Onsite Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Perpustakaan Modern Sultra selama dua hari mulai Senin (5 Oktober 2026).

Evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PANRB tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi sekaligus pendampingan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis digital.

Sekretaris Dinas Kominfo Sultra, Wa Ode Iis Indriyani, mengatakan pendampingan dari pemerintah pusat menjadi kesempatan bagi daerah untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai berbagai kendala dalam penerapan pemerintahan digital.

Mewakili Kepala Dinas Kominfo Sultra, ia berharap hasil evaluasi dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Transformasi digital membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah. Bukan hanya Kominfo, tetapi semua sektor memiliki peran dalam membangun layanan yang terintegrasi,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Kementerian PANRB, Arman Kurniawan, menekankan pentingnya melihat manfaat digitalisasi dari sisi masyarakat.

Digitalisasi pemerintahan, menurutnya, bukan sekadar memindahkan proses manual ke sistem elektronik. Teknologi harus mampu mendukung pelayanan publik yang inklusif, efektif, dan efisien.

Arah tersebut sejalan dengan sasaran RPJPN 2025–2045 yang menempatkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional.

Melalui PEMDI Onsite 2026, pemerintah daerah di Sultra diharapkan dapat memperkuat ekosistem pemerintahan digital yang aman, terpadu, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat.