Hadapi Puncak Kemarau, Gubernur Sultra Minta Posko Siaga 24 Jam

RRI.CO.ID, Kendari - Pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara diminta segera mengaktifkan posko siaga bencana selama 24 jam untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan menjelang puncak musim kemarau.

Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat memimpin Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Karhutla dan Kekeringan Provinsi Sultra Tahun 2026 di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Rabu 26 Agustus 2026.

Andi Sumangerukka mengatakan keberadaan posko sangat penting untuk memastikan informasi mengenai potensi bencana dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. Posko juga diharapkan mampu menggerakkan instansi terkait ketika terjadi kondisi darurat.

Gubernur menegaskan kesiapsiagaan tidak cukup hanya melalui apel dan simulasi. Seluruh pemerintah daerah harus memastikan personel, sarana, material, anggaran dan sistem koordinasi tersedia ketika bencana terjadi.

“Saya juga mengingatkan, jangan kita hanya berhenti di apel siaga dan simulasi, tetapi betul-betul menganggap bahwa kita betul-betul siap menghadapi bencana,” ujarnya.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Sultra Tahun 2022–2026, tujuh kabupaten/kota memiliki risiko tinggi Karhutla. Wilayah tersebut meliputi Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari dan Kota Baubau.

Sementara untuk risiko kekeringan, seluruh kabupaten/kota di Sultra berada pada tingkat risiko tinggi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober 2026. Pemerintah daerah diminta memperkuat langkah antisipasi sejak dini agar dampak bencana dapat diminimalkan.

Dalam upaya pencegahan Karhutla, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, BKSDA, TNI dan Polri diminta memperkuat patroli terpadu dan pemantauan titik panas, terutama di kawasan hutan lindung serta wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Gubernur juga meminta setiap laporan mengenai titik api segera ditindaklanjuti dengan mengerahkan tim pemadam ke lokasi.

“Betul-betul kita harus siap di lapangan karena kebakaran ini perlu adanya penanganan bersama,” katanya.

Untuk mencegah meluasnya Karhutla, masyarakat juga terus diingatkan mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar. Penegakan hukum diminta diterapkan terhadap pihak yang sengaja maupun lalai sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran.

Sementara dalam menghadapi ancaman kekeringan, pemerintah daerah diminta menyiapkan sumber air alternatif dan armada truk tangki untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air.

Kesiapsiagaan juga mencakup sektor kesehatan. Puskesmas dan rumah sakit diminta meningkatkan pelayanan serta mengantisipasi gangguan kesehatan yang dapat muncul selama musim kemarau.

Andi Sumangerukka menilai teknologi memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Karena itu, BPBD diminta mengoptimalkan pemantauan satelit BMKG, big data dan aplikasi pelaporan bencana secara real-time.

“Betul-betul kita siap untuk menghadapi bencana. Ada data, maka dengan data itu kita bisa melakukan langkah-langkah,” ujarnya.

Selain kesiapan pemerintah, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi. Para bupati dan wali kota diminta meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya Karhutla serta dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Dalam apel tersebut, Gubernur Sultra juga menyerahkan dukungan sarana mitigasi dan logistik penanggulangan bencana kepada Bupati Bombana, Bupati Muna Barat dan Bupati Buton Utara.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan simulasi penanganan bencana yang melibatkan personel gabungan TNI, Polri, BPBD dan perangkat daerah terkait.