Apel Siaga Karhutla Sultra Libatkan Forkopimda hingga Kepala Daerah

RRI.CO.ID, Kendari - Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 melibatkan berbagai unsur pemerintah dan instansi terkait.

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Rabu 26 Agustus 2026, dipimpin langsung Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dan dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra.

Sejumlah kepala daerah juga hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya para bupati, wakil bupati dan wali kota. Kehadiran para kepala daerah menjadi bagian dari penguatan koordinasi menghadapi potensi bencana Karhutla dan kekeringan di wilayah masing-masing.

Selain kepala daerah, apel turut diikuti para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sultra serta unsur instansi vertikal yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana.

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengatakan keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan penanganan bencana membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.

“Betul-betul kita harus siap di lapangan karena kebakaran ini perlu adanya penanganan bersama,” ujarnya.

Menurut Andi Sumangerukka, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, BKSDA serta instansi teknis lainnya harus diperkuat, terutama memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung September hingga Oktober 2026.

Gubernur juga meminta koordinasi lintas sektor tidak hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi. Setiap daerah perlu memiliki perencanaan, data risiko, personel dan sarana pendukung yang dapat digunakan untuk melakukan pencegahan maupun penanganan secara cepat.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan seluruh peserta apel agar kesiapsiagaan yang dibangun tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

“Saya juga mengingatkan, jangan kita hanya berhenti di apel siaga dan simulasi, tetapi betul-betul menganggap bahwa kita betul-betul siap menghadapi bencana,” tegasnya.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Sultra Tahun 2022–2026, terdapat tujuh kabupaten/kota yang berada pada tingkat risiko tinggi Karhutla, yakni Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari dan Kota Baubau.

Sementara untuk ancaman kekeringan, seluruh kabupaten/kota di Sultra berada pada tingkat risiko tinggi.

Karena itu, para bupati dan wali kota bersama BPBD masing-masing diminta segera mengaktifkan posko siaga Karhutla dan kekeringan. Posko tersebut diharapkan berfungsi sebagai pusat informasi dan koordinasi penanganan bencana selama 24 jam.

Pada kesempatan itu, gubernur juga meminta penguatan patroli terpadu dan deteksi dini titik panas di wilayah rawan Karhutla. Setiap laporan titik api harus segera direspons agar kebakaran tidak berkembang dan meluas.

Selain Karhutla, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah menghadapi krisis air bersih dengan menyediakan sumber air alternatif serta armada distribusi air ke wilayah terdampak kekeringan.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan dukungan sarana mitigasi dan logistik penanggulangan bencana kepada Bupati Bombana, Bupati Muna Barat dan Bupati Buton Utara.

Rangkaian apel kemudian dilanjutkan dengan simulasi penanganan bencana yang melibatkan personel gabungan TNI, Polri, BPBD dan perangkat daerah terkait.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra menegaskan pentingnya kesiapan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah hingga petugas di lapangan, dalam menghadapi ancaman Karhutla dan kekeringan.