RRI.CO.ID, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Upaya tersebut ditandai dengan pembukaan Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi Tahun 2026 di Hotel Azizah Syahriah, Kendari, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulawesi Tenggara itu dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Rony Yakob.

Dalam sambutannya, Rony Yakob mengatakan Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara dalam setiap proses pembangunan.

Menurutnya, perspektif gender harus menjadi bagian dari seluruh tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program di setiap perangkat daerah.

"Berbagai tantangan pembangunan seperti kemiskinan, stunting, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kesenjangan akses layanan publik memerlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya," ujarnya.

Rony berharap kegiatan pendampingan ini dapat meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun program yang responsif gender, termasuk penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam penerapan kebijakan yang berperspektif gender.

Ia menambahkan, implementasi Pengarusutamaan Gender yang berkualitas menjadi salah satu indikator penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah, termasuk Bappeda, BPKAD, Inspektorat, DP3AP2KB, serta koordinator PUG di masing-masing organisasi perangkat daerah, diharapkan terus memperkuat sinergi dalam penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Melalui kegiatan pendampingan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan maupun laki-laki sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.