RRI.CO.ID, Kediri - Kolaborasi antara guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, dan Guru Pendamping Khusus (GPK) dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri. Sinergi tersebut tidak hanya memastikan anak berkebutuhan khusus memperoleh layanan belajar yang sesuai, tetapi juga membuka ruang bagi seluruh peserta didik untuk mengembangkan potensi terbaiknya.

Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Kabupaten Kediri sekaligus Guru MTsN 7 Kediri, Syamsudin, mengatakan pemahaman mengenai pendidikan inklusi perlu diluruskan kembali. Menurutnya, anak berkebutuhan khusus tidak selalu merupakan siswa yang mengalami hambatan belajar, tetapi juga mencakup peserta didik yang memiliki kemampuan belajar jauh lebih cepat dibandingkan teman sebayanya sehingga membutuhkan layanan pendidikan yang berbeda.

"Selama ini masih banyak yang menganggap pendidikan inklusi hanya diperuntukkan bagi anak yang memiliki keterbatasan belajar. Padahal, peserta didik dengan kemampuan belajar di atas rata-rata juga termasuk dalam kategori yang memerlukan layanan khusus agar potensinya dapat berkembang secara optimal," ujar Syamsudin, dalam kesempatan berdialog bersama RRI, Jumat, 31 Juli 2026.

Ia menjelaskan, kurikulum yang digunakan tetap sama dengan peserta didik lainnya. Namun, proses pembelajaran memerlukan strategi pendampingan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing siswa. Di MTsN 7 Kediri, terdapat sekitar 20 siswa dengan kemampuan belajar cepat yang memperoleh layanan kelas akselerasi. Selain itu, di tahun ini sekolah juga menerima peserta didik yang memiliki hambatan pada kemampuan berbicara dan menulis, tetapi tetap mampu mengikuti pembelajaran di kelas unggulan karena kemampuan kognitifnya dinilai sangat baik.

Menurut Syamsudin, keberhasilan pendidikan inklusi juga ditentukan oleh kesiapan seluruh warga sekolah. Guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, hingga peserta didik lain perlu memahami karakteristik teman-temannya agar tercipta lingkungan belajar yang aman sekaligus mampu mencegah praktik perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus.

"Yang tidak kalah penting adalah membangun pemahaman seluruh warga sekolah. Ketika guru dan siswa memahami karakter setiap anak, potensi terjadinya perundungan dapat ditekan dan lingkungan belajar menjadi lebih inklusif," katanya.

Sementara itu, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus (KKG GPK) Kabupaten Kediri, Anaseptin Rahmawati, S.Psi., menjelaskan GPK berperan sebagai pendamping yang membantu peserta didik berkebutuhan khusus agar merasa aman, nyaman, dan mampu mengikuti pembelajaran di kelas. Kehadiran GPK juga mendukung guru kelas maupun guru mata pelajaran dalam menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai.

Anaseptin mengatakan proses pendampingan diawali melalui observasi terhadap perilaku dan kemampuan peserta didik di kelas. Apabila ditemukan indikasi kebutuhan khusus, sekolah akan berkomunikasi dengan orang tua untuk menggali informasi mengenai perkembangan anak di lingkungan keluarga.

"Kolaborasi dengan orang tua menjadi bagian penting dalam proses pendampingan. Dari komunikasi tersebut guru dapat memahami kondisi anak secara lebih utuh sehingga penanganan yang diberikan lebih tepat sasaran. Jika sekolah belum mampu menangani sendiri, kami mendorong untuk berkoordinasi dengan tenaga profesional," jelas Ana.

Ia berharap semakin banyak guru yang terdorong memperdalam kompetensi di bidang pendidikan inklusi. Menurutnya, setiap guru memiliki peran besar dalam memastikan seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara sesuai kebutuhan dan potensinya.

"Saya berharap semakin banyak guru yang bersemangat mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus maupun siswa pada umumnya. Ketulusan dalam membersamai mereka akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi perkembangan anak, tetapi juga bagi dunia pendidikan secara keseluruhan," ujarnya.