RRI.CO.ID, Kediri –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menggencarkan sosialisasi digitalisasi pasar rakyat, khususnya penerapan sistem pembayaran dan pencatatan retribusi secara non tunai. Langkah ini diharapkan mampu mendorong digitalisasi seluruh pasar rakyat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, mengatakan digitalisasi pasar sebelumnya telah diterapkan di Pasar Induk Pare dan Pasar Kras. Pada 2026, program tersebut ditargetkan diperluas ke Pasar Wates, Pasar Bendo, Pasar Gringging, Pasar Pamenang, dan Pasar Ngadiluwih.

Menurut Tutik, sosialisasi menyasar seluruh pedagang di pasar rakyat agar memahami mekanisme pembayaran retribusi secara digital. Program ini juga melibatkan pengelola pasar dan pihak perbankan sebagai mitra pelaksana.

"Digitalisasi ini dilakukan untuk mencegah potensi kebocoran retribusi, karena transaksi langsung masuk ke kas daerah, termasuk pula meminimalisir terjadinya pungli," kata Tutik, Senin, 20 Juli 2026.

Ia menjelaskan, berkurangnya potensi kebocoran retribusi diharapkan dapat meningkatkan PAD, baik dari sektor e-retribusi maupun e-parking.

"Ini sesuai dengan arahan Mas Bupati (Hanindhito Himawan Pramana) terkait peningkatan PAD tetapi tidak membebani pedagang," ujarnya.

Dalam penerapannya, pedagang yang telah membuka rekening akan dibuatkan kode QRIS untuk memudahkan transaksi pembayaran retribusi maupun transaksi jual beli secara non tunai.

Selain mempermudah pembayaran retribusi, digitalisasi juga diharapkan meningkatkan daya saing pedagang. Pasalnya, semakin banyak masyarakat yang bertransaksi menggunakan mobile banking maupun dompet digital.

Pemkab Kediri juga menyiapkan pendampingan bagi pedagang lanjut usia dengan menggandeng perbankan untuk menghadirkan petugas laku pandai di pasar. Petugas tersebut akan membantu pedagang melakukan tabungan maupun layanan transaksi perbankan lainnya tanpa harus datang ke kantor bank.

"Melalui penerapan digitalisasi pasar rakyat ini kita berharap kepercayaan masyarakat khususnya pedagang juga meningkat karena pungutan menjadi lebih jelas," kata Tutik.