RRI.CO.ID, Kediri - Sebanyak 248 siswa mengikuti Open House dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) perdana di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Selasa , 14 Juli 2026. Kegiatan yang menandai dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027 itu berlangsung di kompleks Sekolah Rakyat, Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, dan dibuka langsung oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Kementerian Sosial, DPRD, serta seluruh stakeholder.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menekan angka putus sekolah. Menurutnya, pendidikan menjadi cara paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan sehingga pelaksanaan program tersebut harus dikawal bersama agar benar-benar memberikan dampak bagi masa depan peserta didik.

"Program ini tidak hanya bertujuan agar anak-anak kembali bersekolah, tetapi juga memastikan mereka mampu melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Keberhasilan Sekolah Rakyat nantinya diukur dari bagaimana para siswa dapat berkembang, menyelesaikan pendidikannya, bahkan memiliki kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi dan meningkatkan taraf hidup keluarganya," ujar Mas Dhito.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kediri bersama pemerintah pusat akan terus mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Menurutnya, tantangan utama bukan sekadar memenuhi jumlah peserta didik, melainkan memastikan sistem pembelajaran dan pembinaan di sekolah berjalan sesuai tujuan program. Karena itu, para orang tua diminta memberikan kepercayaan kepada pemerintah dan terus memberikan dukungan moral kepada anak selama menjalani pendidikan di sekolah berasrama tersebut.

Selain membuka MPLS, Bupati bersama rombongan juga meninjau kesiapan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari asrama, kamar mandi, layanan konsumsi, hingga sarana pendukung lainnya.

“Masalah di sekolah yang menerapkan boarding school seperti di sekolah rakyat itu biasanya minor. Seperti masalah makanan, sampah, listrik, dan lain-lain. Ini nanti akan kita perhatikan. Seluruh aspek perlu dipastikan berfungsi dengan baik agar aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal,” kata Mas Dhito.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadeli, mengatakan, dari total 248 peserta didik yang mengikuti tahun ajaran baru, kuota jenjang SD masih belum terpenuhi. Dari target 90 siswa, hingga awal MPLS baru tercatat 23 siswa yang bergabung. Kekurangan kuota tersebut sementara dialihkan masing-masing sebanyak 30 kursi ke jenjang SMP dan SMA sambil menunggu proses penjangkauan lanjutan kepada calon peserta didik.

"Sekolah Rakyat menggunakan mekanisme penjangkauan, bukan pendaftaran. Karena itu kami masih akan melakukan jemput bola, pendataan dan pendekatan kepada anak-anak yang masuk kategori sasaran agar kuota SD dapat terpenuhi," jelas Fadeli.

Ia menjelaskan, pelaksanaan MPLS berlangsung mulai 14 hingga 31 Juli 2026 dengan materi yang difokuskan pada pembentukan karakter, penguatan nilai sosial dan spiritual, serta pengenalan kehidupan di lingkungan sekolah berasrama. Pendampingan juga dilakukan secara intensif untuk mencegah terjadinya perundungan, kekerasan, maupun tindakan intoleransi di lingkungan sekolah.

Fadeli menambahkan, proses belajar mengajar tetap mengacu pada Kurikulum Nasional dari Kementerian Pendidikan dengan penerapan sistem multi entry dan multi exit yang menjadi karakteristik Sekolah Rakyat. Sementara itu, kesiapan sarana dan prasarana telah mencapai lebih dari 95 persen dan seluruh fasilitas utama sudah dapat digunakan oleh peserta didik, “Tinggal finishing. Semuanya sudah bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh peserta didik,” ucapnya.

Untuk kebutuhan tenaga pendidik jenjang SD dan SMP, sekolah masih mendapat dukungan sementara dari Dinas Pendidikan sembari menunggu proses rekrutmen guru oleh Kementerian Sosial, “Untuk guru tambahan, sementara kita dapat support dari Dinas Pendidikan. Guru mapel ada 13 di jenjang SMP, kemudian ada enam di jenjang SD, dan satu guru PJOK,” katanya.

Salah seorang wali murid, Sriyani, warga Kecamatan Grogol, mengaku bersyukur anaknya dapat diterima di Sekolah Rakyat. Menurutnya, program tersebut menjadi harapan bagi keluarga kurang mampu agar anak-anak tetap memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya.

"Kami sangat terbantu dengan adanya Sekolah Rakyat. Harapannya anak kami bisa terus sekolah, meraih cita-citanya, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Program ini memberikan kesempatan bagi keluarga seperti kami agar anak tidak putus sekolah," tutur Sriyani.