RRI.CO.ID, Kediri - Hilirisasi sektor pertanian kini menjadi agenda krusial pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan. Namun, upaya ini masih terbentur masalah klasik, yakni sifat komoditas pertanian yang sangat mudah rusak (perishable) serta fluktuasi harga yang tajam saat memasuki musim panen raya.

Ketergantungan pada model produksi tradisional tanpa sistem yang kuat dinilai belum mampu memberikan perlindungan optimal bagi petani. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dalam pengelolaan komoditas agar lebih berorientasi pada nilai tambah dan stabilitas jangka panjang.

Direktur Paskomnas Indonesia, Sukam Parwadi, menyoroti bahwa hilirisasi membutuhkan fondasi sistem agribisnis yang terintegrasi secara total. Tanpa koordinasi yang matang antara sektor hulu dan hilir, program hilirisasi hanya akan menjadi wacana tanpa dampak ekonomi yang signifikan bagi para produsen di lapangan.

Menurut Sukam, selama ini terdapat kesalahan fatal dalam manajemen produksi pangan yang sering diabaikan oleh para pelaku di sektor pertanian. "Kesalahan mendasar yang sering terjadi adalah tidak dijadikannya pasar sebagai acuan utama dalam memproduksi komoditas," ucap Sukam.

Pembangunan sistem agribisnis harus diposisikan sebagai jembatan yang menghubungkan permintaan pasar dengan kapasitas produksi petani. Dengan menjadikan pasar sebagai navigasi utama, diharapkan risiko kerugian akibat komoditas yang tidak terserap dapat ditekan secara maksimal.

Lebih lanjut, Sukam menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi harus diukur melalui indikator kesejahteraan masyarakat desa yang paling bawah. Program pemerintah ini semestinya menjadi instrumen untuk mengangkat taraf hidup warga perdesaan, bukan sekadar alat bagi korporasi besar untuk mengeruk keuntungan.

"Sukam mengingatkan agar hilirisasi difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa secara komprehensif, bukan justru memperlebar dominasi pabrik-pabrik raksasa yang menyerap tenaga kerja dengan upah murah," ujarnya.