RRI.CO.ID, Jombang - Rencana operasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang pada tahun ajaran baru Juli 2026 mulai dipersiapkan seiring percepatan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 08 Jombang, di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.

Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan fasilitas utama sekolah tersebut selesai pada akhir Juni 2026 agar dapat segera digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dan mendukung perwujudan pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Jombang.

Bupati Jombang, Warsubi, mengatakan, bahwa berdasarkan hasil evaluasi lapangan, progres pembangunan fisik saat ini telah mencapai 60,58 persen. “Yang paling utama diselesaikan adalah ruang kelas, asrama, tempat ibadah (masjid), dan fasilitas makan (kantin) untuk anak-anak,” ujar Warsubi, Rabu, 20 Mei 2026.

Selain pembangunan fisik, Pemkab Jombang juga mulai melakukan penjangkauan calon siswa baru sesuai arahan Kementerian Sosial. Program Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan masing-masing tiga rombongan belajar dan kapasitas 30 siswa setiap kelas.

“Pemkab Jombang diminta Kemensos melakukan penjangkauan calon siswa baru Sekolah Rakyat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Masing-masing tiga rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa per kelas,” jelas Warsubi.

Ia menegaskan seluruh kebutuhan pendidikan siswa akan ditanggung pemerintah, mulai biaya sekolah, asrama, konsumsi harian, hingga perlengkapan belajar. “Harapannya, anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jombang sebagaimana yang diprioritaskan bisa sekolah dengan fasilitas yang baik dan layak, karena semuanya sudah disediakan oleh pemerintah secara gratis,” katanya.

Sementara itu, Kepala Proyek PT Waskita Karya, Sekolah Rakyat Jombang, Taufik, menyebut pihaknya berupaya menyelesaikan pembangunan sesuai target pemerintah pusat. Fokus pengerjaan saat ini diarahkan pada fasilitas inti agar bisa segera difungsikan awal Juli mendatang.

“Kami berupaya agar pembangunan bisa selesai sesuai arahan Presiden dan Menteri. Target kami pada akhir Juni sudah dapat dioperasionalkan untuk fasilitas inti, sedangkan fasilitas tambahan seperti gedung serbaguna akan diselesaikan pada tahap berikutnya,” kata Taufik.

Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, menyebut penjangkauan siswa diprioritaskan bagi anak telantar, anak tidak sekolah, dan anak putus sekolah sebelum dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi.

“Kriteria kondisi pendidikan ini didahulukan sebagai filter utama penjangkauan, sebelum menerapkan penyaringan tambahan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi (Desil 1 dan Desil 2),” tuturnya.

Agung berharap program Sekolah Rakyat dapat diterima masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera yang menjadi sasaran utama program tersebut.

“Mohon doa dan support dari masyarakat Jombang, semoga tujuan dari Sekolah Rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik telah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga untuk mempercayakan anaknya dididik di sekolah rakyat, terutama yg di jenjang sekolah dasar,” ucapnya.