RRI.CO.ID, Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat upaya peningkatan kesadaran administrasi kependudukan di tengah masyarakat melalui pembekalan kepada 426 kader PKK. Langkah tersebut dilakukan lewat Sosialisasi Program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) dan Literasi Keuangan yang digelar di Gedung Bhagawanta Bhari, Kamis, 7 Mei 2026.

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Sosial Kabupaten Kediri bersama TP PKK tersebut, difokuskan pada penguatan pemahaman kader terkait pentingnya tertib administrasi kependudukan serta peningkatan literasi keuangan di tengah perkembangan sistem layanan digital.

Program tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat agar lebih sadar terhadap pentingnya dokumen kependudukan, mulai dari KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, hingga dokumen pencatatan sipil lainnya. Kelengkapan administrasi dinilai berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap layanan publik dan bantuan sosial.

Ketua Pokja 1 TP PKK Kabupaten Kediri, Dyah Saktiana, mengatakan kader PKK memiliki posisi penting karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

“Kader memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah dalam menyampaikan edukasi kepada warga. Kita para kader adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan warga,” katanya.

Dyah menjelaskan, perkembangan teknologi dan digitalisasi pelayanan administrasi saat ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan kependudukan. Namun di sisi lain, masih diperlukan pendampingan dan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya pembaruan data kependudukan secara berkala.

Ia menilai masih terdapat masyarakat yang belum memahami dampak dari data kependudukan yang tidak diperbarui, termasuk terhadap akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial.

“Karena itu, kader PKK diharapkan mampu menjadi penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat. Tugas kita ke depan antara lain mengedukasi, kemudian juga menggerakkan,” ujarnya.

Selain membahas administrasi kependudukan, kegiatan tersebut juga memberikan edukasi terkait literasi keuangan. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mengenai pengelolaan keuangan keluarga, kewaspadaan terhadap risiko transaksi digital, serta pentingnya memahami penggunaan rupiah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Dalam sesi materi, Dispendukcapil Kabupaten Kediri memaparkan pentingnya pemutakhiran data kependudukan dan catatan sipil agar data masyarakat tetap valid dan terintegrasi dengan berbagai layanan pemerintah.

Sementara Bank Indonesia memberikan edukasi melalui materi “Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah” sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri melalui Kabid Rehabilitasi Sosial Sri Pancawati meminta para peserta tidak hanya mengikuti kegiatan secara formalitas, tetapi juga aktif berdiskusi dengan narasumber.

“Pemahaman yang baik dari kader akan menentukan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat,” ucapnya.

Pemerintah daerah berharap keterlibatan kader PKK dapat mempercepat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan dan pengelolaan keuangan yang lebih bijak di era digital.