RRI.CO.ID, Kediri - Kehadiran Bandara Internasional Dhoho Kediri diprediksi akan mengubah struktur ekonomi di wilayah Kabupaten Kediri secara signifikan. Menanggapi fenomena ini, BPS Kabupaten Kediri akan menjadikan Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana dampak operasional bandara terhadap pertumbuhan sektor-sektor terkait.

Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, S.Si., M.Si, menyebutkan bahwa sensus ini akan merekam jejak perkembangan usaha baru di sekitar area bandara. Pencatatan akan menyasar berbagai unit usaha yang berada di dalam area stan bandara maupun usaha pendukung di luar bandara, seperti sektor transportasi dan akomodasi.

Sensus Ekonomi 2026 ingin menangkap profil pendapatan dan pengeluaran dari usaha-usaha tersebut untuk melihat nilai tambahnya bagi PDRB daerah. "Tentunya akan kita lihat seberapa banyak jumlahnya, kemudian bagaimana kondisi pendapatan, karena bicara tentang karakteristik usaha yang ingin dicapai," katanya kepada RRI.

Selain transportasi lanjutnya, sektor pariwisata seperti Gunung Kelud juga diharapkan menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi seiring dengan kemudahan akses melalui udara. BPS akan memantau pertumbuhan penginapan dan jasa lainnya yang muncul karena adanya wisatawan yang bermalam untuk mengeksplorasi Kediri.

Menurut Bambang, data ini akan menjadi titik awal untuk melihat sejauh mana perubahan struktur ekonomi terjadi pasca-operasional bandara yang efektif sejak akhir tahun lalu. Kabupaten Kediri saat ini didominasi oleh tiga sektor besar dalam distribusi ekonominya, yaitu industri, pertanian, dan perdagangan.

Menariknya, dalam SE 2026, sektor pertanian tetap akan dicakup sebagai bagian dari rantai pasok bahan baku industri. Bambang mencontohkan integrasi data petani nanas dengan pedagang buah dan pelaku usaha pengolahan yang nantinya akan dipetakan berbasis lokasi melalui sensus ini.

Keunggulan dari sensus ekonomi ini adalah kemampuannya memetakan sebaran titik pelaku usaha secara detail berbasis lokasi (Geospatial). Hal ini memungkinkan pemerintah daerah memiliki kebijakan kewilayahan yang lebih tepat sasaran karena mengetahui di mana saja konsentrasi pelaku usaha berada.

"Integrasi data yang nanti diperoleh dari sensus ekonomi itu akan sangat bermanfaat bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat itu sendiri," ujarnya.

BPS juga terus memperkuat direktori usaha mereka dengan bekerja sama dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk menghimpun data tambahan seperti data koperasi. Sinergi ini dilakukan untuk memastikan bahwa perizinan atau pendataan yang sudah ada di dinas-dinas terkait dapat disinkronkan dengan hasil temuan lapangan.

Upaya ini dilakukan agar potret ekonomi digital dan ekonomi hijau di Kabupaten Kediri dapat terlihat secara nyata. Melalui sensus ekonomi 2026, Kabupaten Kediri diharapkan memiliki basis data yang kuat untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang.

Bambang menekankan bahwa kejujuran responden dalam memberikan informasi adalah kunci keberhasilan program nasional ini. "Harapannya hasil yang nanti diperoleh itu akan menjadi titik awal untuk mengetahui usaha-usaha yang terkait dengan perubahan struktur ekonomi wilayah," tuturnya.