Pengamat: Kesejahteraan Buruh Tani Tanggung Jawab Pemerintah

RRI.CO.ID, Kediri - Kesejahteraan buruh tani di Indonesia hingga kini masih menjadi perhatian serius. Soekam Parwadi, Pengamat Pertanian, menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan buruh tani dapat hidup layak dan sejahtera.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, menurut Soekam, terdapat tiga hal utama yang wajib disediakan oleh pemerintah untuk mendukung kesejahteraan buruh tani. Pertama adalah ketersediaan air bersih secara gratis.

Air menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting, tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari tetapi juga untuk mendukung aktivitas pertanian. Tanpa akses air yang memadai, produktivitas buruh tani akan terganggu.

Kedua adalah layanan kesehatan, Soekam menekankan bahwa kesehatan buruh tani harus menjadi prioritas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memastikan pemenuhan gizi melalui pola makan “empat sehat lima sempurna”. Dengan asupan gizi yang baik, buruh tani dapat bekerja secara optimal dan terhindar dari berbagai penyakit.

Ketiga adalah pendidikan, sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas hidup buruh tani dan keluarganya. Dengan pendidikan yang memadai, generasi berikutnya memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Lebih lanjut, Soekam menjelaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah konkret dalam mewujudkan hal tersebut. Salah satu langkah awal adalah memetakan posisi dan kondisi buruh tani secara menyeluruh.

Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga harus menyusun dan menjalankan program-program yang efektif dan berkelanjutan.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup buruh tani sehingga mereka tidak hanya sekadar bertahan hidup, tetapi juga dapat hidup layak di desa. “Buruh tani Indonesia saat ini masih jauh dari kata sejahtera. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja masih banyak yang kesulitan,” ujar Soekam kepada RRI, Senin, 4 Mei 2026.

Dengan adanya perhatian serius dan kebijakan yang tepat dari pemerintah, diharapkan kesejahteraan buruh tani di Indonesia dapat meningkat. Sehingga mereka dapat berkontribusi lebih besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional.