RRI.CO.ID, Jombang - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang membuka layanan pengaduan bagi keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di kawasan Timur Tengah.

Langkah ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya ketegangan geopolitik di wilayah tersebut, sekaligus untuk memastikan akses informasi bagi keluarga PMI tetap terjaga.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat puluhan PMI asal Jombang yang bekerja di sejumlah negara di kawasan tersebut.

“Berdasarkan data resmi, jumlah PMI asal Jombang yang berada di Timur Tengah mencapai 54 orang. Mereka tersebar di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Turki, serta beberapa negara lain seperti Qatar, Kuwait, dan Yordania,” ujarnya, Minggu, 29 Maret 2026.

Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kondisi darurat yang dialami para PMI. Namun demikian, pemerintah daerah tetap menyiapkan langkah antisipatif melalui pembukaan posko pengaduan.

“Sampai sekarang belum ada laporan yang masuk. Meski begitu, kami tetap membuka layanan pengaduan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan keluarga untuk mengetahui kondisi anggota keluarganya di luar negeri. Koordinasi juga terus kami lakukan dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait,” jelasnya.

Menurut Isawan, perkembangan teknologi turut membantu mempermudah komunikasi antara PMI dengan keluarga di tanah air. Sebagian besar pekerja migran telah memiliki akses komunikasi langsung, sehingga informasi dapat diperoleh dengan lebih cepat.

Selain itu, Disnaker Jombang juga mengambil kebijakan untuk menunda sementara proses pemberangkatan tenaga kerja ke negara-negara Timur Tengah yang terdampak konflik. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap calon pekerja migran.

“Kami mengedepankan faktor keamanan. Untuk sementara waktu, penempatan tenaga kerja ke wilayah Timur Tengah kami tunda hingga situasinya dinilai kembali aman,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Jombang mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Keluarga PMI juga diminta aktif memantau perkembangan melalui saluran resmi atau menghubungi Disnaker setempat apabila membutuhkan informasi maupun bantuan lebih lanjut.