RRI.CO.ID, Jombang - RRI.CO.ID, Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 dengan menempatkan penguatan infrastruktur pelayanan publik sebagai prioritas, yang ditandai melalui pembukaan Musrenbang RKPD 2027, Kamis, 26 Maret 2026, di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang.
Forum perencanaan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, dihadiri jajaran Forkopimda, DPRD, serta perwakilan pemangku kepentingan. Kegiatan ini menjadi tahap penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Dalam pemaparannya, Bupati menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus mampu menjawab persoalan konkret di lapangan serta selaras dengan potensi daerah. Tema pembangunan yang diusung, menurutnya, diarahkan pada integrasi sektor industri dan perdagangan dengan sektor primer.
“Perencanaan yang disusun harus mampu merespons dinamika yang ada. Sektor industri dan perdagangan perlu diperkuat agar dapat menopang sektor utama seperti pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi basis ekonomi masyarakat,” ujar Warsubi.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menyusun program secara terukur dan berdampak langsung. Beberapa prinsip yang ditekankan meliputi pendekatan inovatif, efisiensi anggaran, pemenuhan standar pelayanan minimal, hingga kepatuhan terhadap alokasi belanja wajib, termasuk porsi infrastruktur pelayanan publik.
Selain fokus pada infrastruktur, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi dari tingkat desa. Dalam forum tersebut, Bupati memastikan keberlanjutan program dukungan keuangan bagi desa sebagai upaya pemerataan pembangunan.
“Kami berkomitmen setiap desa mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan dari level paling bawah agar manfaatnya dirasakan lebih merata,” katanya.
Untuk mendukung pemerataan infrastruktur, pemerintah juga mengalokasikan anggaran khusus di tingkat kecamatan, baik untuk peningkatan jalan maupun penerangan jalan umum.
Sementara itu, Kepala Bapperida Jombang, Hartono, menjelaskan bahwa Musrenbang menjadi wadah sinkronisasi berbagai kepentingan pembangunan, sekaligus menghimpun masukan dari berbagai elemen masyarakat.
“Forum ini kami gunakan untuk menajamkan prioritas pembangunan, sehingga program yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan daerah serta kebijakan di tingkat provinsi dan nasional,” ujar Hartono.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....