RRI.CO.ID, Jombang — Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang memperketat pemantauan terhadap 54 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal daerah setempat yang bekerja di sejumlah negara Timur Tengah dan kawasan sekitarnya.

Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di wilayah tersebut yang berpotensi memengaruhi keselamatan para pekerja migran.

Kepala Disnaker Jombang, Isawan Nanang Rusdiyanto, mengatakan pemantauan dilakukan dengan terus memperbarui data pekerja migran melalui sistem milik Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan koordinasi perlindungan tetap berjalan apabila terjadi kondisi darurat.

“Saat ini kami belum menerima laporan pengaduan terkait kondisi darurat dari warga Jombang di sana. Kita doakan semoga semuanya tetap sehat dan dalam perlindungan,” ujar Isawan, Jumat, 6 Maret 2026.

Berdasarkan data terbaru, sebanyak 54 PMI asal Jombang tercatat bekerja di beberapa negara di kawasan Timur Tengah dan Eropa Timur. Rinciannya meliputi 15 orang di Arab Saudi, 12 orang di Turki, 10 orang di Uni Emirat Arab, empat orang di Yunani, tiga orang di Hungaria, serta masing-masing dua orang di Rumania, Qatar, dan Kuwait. Sementara satu pekerja tercatat berada di Yordania.

Meski hingga kini situasi para pekerja migran tersebut dilaporkan masih aman, Disnaker tetap mengingatkan para PMI untuk meningkatkan kewaspadaan serta aktif memantau perkembangan situasi di negara tempat mereka bekerja.

“Kami mengimbau seluruh PMI asal Jombang untuk tetap tenang namun waspada. Segera manfaatkan jalur pengaduan yang tersedia jika ada situasi darurat agar pemerintah bisa segera menindaklanjuti,” kata Isawan.

Selain itu, para pekerja juga diminta segera menghubungi hotline Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara masing-masing apabila menghadapi kondisi yang mengancam keselamatan.

Di tingkat daerah, Disnaker Jombang juga membuka layanan informasi bagi keluarga pekerja migran yang ingin memastikan kondisi anggota keluarganya di luar negeri.

Layanan tersebut menjadi salah satu langkah antisipasi pemerintah daerah dalam merespons dinamika situasi global yang berpotensi berdampak pada pekerja migran.