RRI.CO.ID, Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya dalam menangani persoalan sampah yang kian kompleks seiring tingginya volume produksi harian.

Berbagai langkah strategis disiapkan, mulai dari penguatan layanan persampahan, optimalisasi fasilitas, hingga mendorong peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang dalam hal ini mencatat produksi sampah diperkirakan mencapai 530 ton per hari. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 157 ton yang dapat tertangani melalui sistem pengangkutan dan pengolahan resmi.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian sampah masih belum terkelola secara optimal. Di sejumlah wilayah, sampah masih ditimbun secara mandiri atau tidak terangkut hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gedangkeret di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang.

Untuk memastikan layanan persampahan tetap berjalan, Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,21 miliar pada 2026. Sekretaris DLH Jombang, Amin Kurniawan, menyampaikan bahwa anggaran tersebut disiapkan untuk menjaga operasional sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

“Anggaran ini kami fokuskan agar pelayanan persampahan tetap terjaga, sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan di tengah beban sampah yang terus meningkat,” kata Amin, Sabtu, 7 Februari 2026.

Anggaran tersebut dialokasikan ke berbagai pos kegiatan. Pengelolaan sampah di TPA serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tingkat kabupaten dan regional memperoleh alokasi sekitar Rp3,19 miliar. Sementara kegiatan pengangkutan sampah mendapatkan porsi anggaran sekitar Rp4,16 miliar.

Selain itu, biaya operasional lain seperti kebutuhan listrik fasilitas pengolahan sampah menyerap anggaran sekitar Rp2,4 miliar. Pengoperasian dan pemeliharaan sarana serta prasarana persampahan juga dialokasikan dana sekitar Rp2,55 miliar.

Upaya pengurangan sampah melalui program daur ulang turut mendapat dukungan anggaran sekitar Rp711.000.000. Pemkab Jombang juga mendorong keterlibatan masyarakat dengan mengalokasikan sekitar Rp644.000.000 untuk peningkatan peran serta warga dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan.

Sementara untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas persampahan, seperti TPA, TPST, SPA, TPS-3R, dan TPS, disiapkan anggaran sekitar Rp542.000.000, ditambah penyediaan sarana pendukung senilai Rp100.000.000.

Meski demikian, Amin menjelaskan bahwa tahun ini pembangunan infrastruktur baru tidak menjadi fokus utama. DLH lebih menekankan optimalisasi fasilitas yang telah ada, dengan penanganan terbatas pada satu titik tertentu.

“Prioritas kami saat ini adalah memaksimalkan fungsi sarana yang sudah tersedia agar kinerjanya lebih efektif, bukan memperbanyak pembangunan baru,” ujarnya.