RRI.CO.ID, Kediri - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPRI RI mengajak masyarakat ikut mencegah pemalsuan nomor polisi (nopol) khusus.

Hal itu dijelaskan, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) saat menghadiri sosialisasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPRI RI, pada Rabu, 4 Februari 2026.

Pada agenda sosialisasi peran dan fungsi MKD ini, Mas Dhito (sapaan akrab Bupati Hanindhito) mengaku mendukung apa yang menjadi kebijakan MKD DPR RI.

"Pada pertemuan hari ini, ada beberapa hal yang menginspirasi kami yang ada di tingkat daerah. Fungsi pengawasan dari MKD efektif dan efisien, sampai hal-hal yang tingkatnya etika itu diawasi," kata Mas Dhito di Mapolres Kediri.

Ia meyakini, dari sosialisasi tersebut bakal menjadi bahan diskusi pihaknya dengan jajaran legislatif. Tujuannya, untuk meningkatkan kinerja dari badan kehormatan DPR di Kabupaten Kediri.

"Kinerja efektif MKD DPR RI perlu diteladanu dan diimplementasikan di tingkat daerah. Sehingga penguatan badan ini bisa lebih efektif dalam menjalankan tugasnya," katanya.

Pada kesempatan ini, Mas Dhito mengemukakan, MKD juga mensosialisasikan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bagi pimpinan dan anggota DPRI. Tujuannya, untuk memperjelas identifikasi kendaraan kedinasan yang dipakai oleh legislatif pusat tersebut.

"Dengan demikian, semua pihak diharapkan mampu membedakan keasliannya. Kalau nanti ada pejabat dinas di Kabupaten Kediri yang memalsukan nomor tidak pada tempatnya, pasti akan kami berikan sanksi," tegas Mas Dhito.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR RI, H. Adang Daradjatun mengemukakan, tugas utama MKD adalah menjaga marwah dan etika seluruh anggota DPR RI. Termasuk bagaimana penggunaan TNKB

"Agenda sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan, sebab sempat terjadi pemalsuan nopol khusus oleh anggota dan masyarakat yang tidak bertanggung jawab di beberapa daerah," kata Adang.

Untuk itu, pihaknya meminta bantuan kepada Bupati dan Kapolres Kediri agar selalu mengawasi.

​