RRI.CO.ID, Jombang - Pengajuan cuti haji oleh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang terus mengalami peningkatan menjelang keberangkatan jemaah pada awal Mei 2026. Hingga Rabu, 29 April 2026, jumlah ASN yang mengajukan cuti bertambah menjadi 54 orang. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang mencatat adanya kenaikan signifikan dibandingkan sebelumnya yang berada di angka 45 ASN.
Mayoritas pengaju cuti berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS), sementara sisanya merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kepala Bidang Kinerja, Pembinaan, dan Kesejahteraan Aparatur, BKPSDM Jombang, Chris Maya Rinelda, mengungkapkan komposisi ASN yang mengajukan cuti tersebut didominasi PNS.
“Sebagian besar berasal dari PNS, yakni 47 orang, sedangkan 7 lainnya merupakan PPPK,” ujarnya.
Ia menambahkan, jumlah tersebut masih berpeluang bertambah seiring proses pengajuan yang dilakukan melalui masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap OPD memiliki kewenangan untuk mengajukan cuti sesuai dengan kondisi kebutuhan pegawai di unit kerjanya. BKPSDM memastikan seluruh pengajuan cuti haji diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Hak cuti diberikan kepada ASN selama persyaratan administrasi telah dipenuhi. “Seluruh permohonan yang masuk telah melalui prosedur dan sesuai dengan regulasi yang ada,” katanya.
Di sisi lain, pengaturan tugas di masing-masing instansi menjadi perhatian agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. BKPSDM meminta setiap OPD melakukan penyesuaian internal untuk mengantisipasi kekosongan pegawai selama masa cuti. Sementara itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang mencatat sebanyak 51 ASN akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Kepala Kantor Kemenag Jombang, Muhajir, menyebut sebagian ASN tersebut juga mendapat penugasan khusus dalam penyelenggaraan haji.
“Dua orang ditugaskan sebagai bagian dari PPIH Arab Saudi, sedangkan lima lainnya menjadi petugas kloter,” ucapnya.
Keberangkatan jemaah haji asal Jombang dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 7 Mei 2026. Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan proses administrasi berjalan lancar sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....