RRI.CO.ID, Kediri - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat reformasi pasar modal secara menyeluruh dengan melakukan delapan rencana aksi.
"Upaya tersebut guna memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor," kata Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam keterangannya, Selasa, 3 Februari 2026.
Menurutnya, delapan rencana aksi dikelompokkan ke dalam empat klaster. Klaster pertama adalah kebijakan baru free float, klaster kedua adalah transparansi.
Sementara klaster ketiga adalah tata kelola dan enforcement, serta klaster keempat adalah sinergitas.
"Rencana aksi pertama, dengan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen, meningkat dari ketentuan saat ini sebesar 7,5 persen yang dilakukan secara bertahap (stages)," katanya.
Kemudian, jelas Friderica, untuk perusahaan yang melakukan IPO baru, dapat langsung ditetapkan 15 persen. Lalu, untuk emiten yang sudah lama, akan diberikan waktu transisi.
"Hal ini dimaksudkan agar ketentuan free float di Indonesia selaras dengan standar global," katanya.
Ia menambahkan, peningkatan kebijakan free float ini akan ditetapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saat ini sudah terdapat ketentuan peraturan yang dapat menjadi langkah strategis bagi emiten untuk meningkatkan free float, antara lain melalui aksi korporasi seperti right issue, HMETD, non-HMETD, serta ESOP dan EMSOP.
"Selanjutnya, bersama pemerintah, OJK dan SRO akan melakukan penguatan peran investor institusi domestik serta perluasan basis investor, baik domestik maupun asing," ujarnya.
Apalagi, imbuhnya, Pemerintah telah menyampaikan komitmen dukungan terhadap industri pasar modal melalui penyesuaian berbagai limit investasi, termasuk di sektor asuransi dan dana pensiun, sesuai praktik manajemen risiko dan tata kelola yang baik.
Kategori kedua adalah transparansi, khususnya transparansi atas ultimate beneficial owner atau UBO.
"OJK akan terus mendorong penguatan transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham, guna meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi melalui pengaturan yang tegas berdasarkan best practices internasional," ungkapnya.
Untuk kategori ketiga, kata Friderica, adalah penguatan data kepemilikan saham. OJK akan memerintahkan SRO untuk melakukan penguatan data kepemilikan saham agar lebih granular dan reliable, dengan klasifikasi sub-tipe investor mengacu pada praktik global. KSEI akan menyampaikan data tersebut kepada Bursa Efek Indonesia untuk dipublikasikan melalui situs BEI.
"Rencana aksi keempat adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia, sesuai amanat undang-undang, untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi konflik kepentingan. OJK akan terus membahas hal ini bersama pemerintah dan BEI dalam rangka persiapan implementasi," ucapnya.
Kemudian, ulasnya, rencana aksi kelima adalah penegakan peraturan dan sanksi. OJK akan memperkuat enforcementterhadap berbagai pelanggaran hukum di pasar modal, termasuk manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor ritel.
"Rencana aksi keenam adalah penguatan tata kelola emiten, antara lain melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta kewajiban sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan emiten," katanya.
Sementara untuk sinergitas, sebut Friderica, rencana aksi ketujuh adalah pendalaman pasar secara terintegrasi melalui sinergi OJK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan stakeholder lainnya, guna memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.
"Rencana aksi kedelapan adalah penguatan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah, SRO, pelaku industri, untuk melanjutkan reformasi pasar modal secara berkesinambungan," katanya.
Lebih lanjut, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan, pentingnya kepercayaan investor dalam peningkatan peran pasar modal Indonesia.
"OJK tentu akan terus hadir, dan terus bertindak secara nyata untuk menjaga kepercayaan publik dan tentu juga melindungi para investor di pasar modal kita, dan tentu memastikan pasar modal kita dan seluruh pasar keuangan Indonesia akan tumbuh sehat, berintegritas, berdaya saing, dan juga berkelanjutan," kata Hasan.
Adapun, Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, pada kesempatan yang sama menekankan pentingnya kualitas, transparansi, dan akuntabilitas bursa efek yang merupakan pilar fundamental dalam pasar modal Indonesia.
"Harapannya, bursa kita ini tumbuh tidak hanya dari segi market cap. Tapi juga dari kualitas dari bursa kita ini adalah kualitas yang baik dan benar," kata Rosan.