Menko Pangan Pastikan 33,2 Juta Keluarga di Indonesia Dapat Beras Gratis

RRI.CO.ID, Kediri — Sebanyak 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bakal kembali mendapat bantuan beras gratis dari pemerintah hingga akhir 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu dari empat langkah strategis pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi tekanan harga bahan pokok.

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam Kuliah Tamu bertajuk 'UNISKA Kampus Berdampak: Siap Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional' di Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri, Kamis, 10 September 2026.

Acara yang berlangsung di Aula Lantai 2 Gedung E UNISKA Kediri tersebut turut dihadiri Ketua Umum YBCMP UNISKA Kediri, KH. Anwar Iskandar, serta sivitas akademika.

Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas menjelaskan, empat kebijakan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan telah mendapatkan persetujuan Presiden.

"Kebijakan pertama berupa bantuan beras gratis yang menyasar masyarakat pada kelompok desil 1 hingga desil 4," kata Zulkifli Hasan.

Ia menyebutkan, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan beras untuk alokasi Juli hingga September sebanyak 10 kilogram per bulan kepada 33,2 juta KPM dapat dituntaskan pada September ini. Total beras yang disalurkan dalam tahap pertama mencapai sekitar satu juta ton.

"Tidak berhenti sampai September, pemerintah juga menyiapkan tambahan bantuan beras gratis sebanyak satu juta ton untuk periode Oktober, November, dan Desember. Dalam tahap kedua tersebut, setiap KPM akan memperoleh total 30 kilogram beras yang diberikan secara rapel untuk tiga bulan," katanya.

Langkah kedua, rinci Zulkifli Hasan, dengan memperkuat stabilisasi harga beras melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Ia mengatakan pemerintah kembali menyiapkan tambahan satu juta ton beras SPHP untuk periode Oktober hingga Desember. Sebelumnya, alokasi beras SPHP sebanyak 850 ribu ton pada awal tahun telah terserap.

"Beras tersebut akan disalurkan ke pasar dengan harga subsidi sebesar Rp12.500 per kilogram," katanya.

Kebijakan ketiga, imbuhnya, menyasar sektor peternakan. Untuk mengantisipasi kenaikan harga pakan akibat kemarau panjang, Bulog menyiapkan stok jagung sebanyak 150 ribu ton.

"Stok tersebut akan dibagikan secara gratis kepada UMKM peternak ayam pedaging maupun peternak ayam petelur guna menjaga biaya produksi sekaligus mempertahankan pasokan telur dan daging ayam," ucapnya.

Selain itu, langkah keempat berkaitan dengan kebutuhan bahan baku industri pengolahan pangan. Pemerintah menyiapkan stok sebanyak 380 ribu ton untuk dilelang secara khusus dengan harga sekitar Rp11 ribu per kilogram. Kebijakan ini diharapkan membantu pelaku usaha kue dan industri makanan olahan agar harga produk di masyarakat tetap stabil.

"Empat keputusan strategis ini sudah kami laporkan dan disetujui Presiden. Instruksinya jelas: segera eksekusi dan distribusikan langsung di lapangan," tegas Zulkifli Hasan.

Ia berharap, berbagai langkah tersebut dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat, baik melalui bantuan pangan maupun pengendalian harga komoditas strategis. Perguruan tinggi seperti UNISKA Kediri juga didorong ikut mengawal program ketahanan pangan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pada saat ini BULOG memiliki komitmen mendukung beragam kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Hal itu diwujudkan mulai dari dukungan jaringan gudang sarana distribusi serta sumber daya yang menyebar di penjuru Nusantara.

"Kami meyakini dengan terjadinya sinergi antara pemerintah pusat pemerintah daerah dan Bulog, maka program bantuan pangan beras merupakan langkah konkrit untuk menjaga daya beli pasar dan memperkuat perlindungan pangan keluarga," kata Rizal.