Paskomnas Dorong Penerapan Sistem Agribisnis Demi Swasembada Pangan

RRI.CO.ID, Kediri - Target Indonesia untuk mempertahankan swasembada pangan di pertengahan tahun 2026 dinilai masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi di tingkat lapangan. Jika hanya berpedoman pada data statistik, banyak pihak yang meragukan klaim surplus pangan tersebut karena bertolak belakang dengan realita di pasar eceran.

“Kondisi ini membuktikan bahwa swasembada pangan yang dicapai saat ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria ketahanan pangan yang sejati, terutama pada aspek keterjangkauan harga oleh masyarakat,” ucap Direktur Paskomnas Indonesia, Ir. Soekam Parwadi, kepada RRI, Senin, 15 Juni 2026.

Ia memaparkan bukti nyata mengenai ketidakselarasan data tersebut pada pergerakan harga beras medium di tingkat konsumen yang saat ini sudah menembus di atas Rp16.000 per kilogram. Dari 11 macam komoditas pangan utama nasional, sebagian besar posisinya masih sangat lemah dan rawan. Komoditas seperti jagung, kedelai (90 persen), daging sapi, hingga gula tercatat masih harus mengandalkan skema impor dari luar negeri akibat produksi dalam negeri yang belum mencukupi.

"Komoditas cabai dan bawang merah menurut data kita memang overproduktif, tetapi situasi harga di pasar masih naik turun tidak karuan sehingga menyusahkan konsumen. Sementara itu, harga telur dan daging ayam saat ini justru sedang anjlok di bawah harga pasar karena tidak diatur dengan keteraturan produksi. Ancaman paling besar terhadap stabilitas swasembada pangan kita saat ini adalah program dari pemerintah sendiri yang belum jelas atau belum cukup kuat untuk mengatur lini tersebut," katanya.

Lebih lanjut, Soekam menjelaskan bahwa peran strategis Paskomnas dalam memotong mata rantai distribusi adalah dengan menyediakan akses pasar yang teratur untuk mengontrol sirkulasi bahan pangan. Manajemen distribusi ini idealnya menuntut setiap kota memiliki pasar induk, serta setiap desa memiliki tempat pengumpulan komoditas. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sudah ada saat ini harus difungsikan secara optimal sebagai titik kumpul komunal yang ketat dalam mengatur keluar masuknya hasil produksi petani.

Terkait krisis regenerasi akibat keengganan generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian, Paskomnas menawarkan solusi berupa modernisasi sistem budidaya melalui mekanisasi. Dunia pendidikan juga dikritik keras karena dinilai terlalu banyak memberikan teori dan melatih siswa sekadar untuk membuat mesin, bukan mengarahkan pada praktik usaha. Pola didik ini harus diubah agar para lulusan sekolah pertanian memiliki mentalitas untuk membuka lapangan usaha mandiri yang menjanjikan, bukan justru berorientasi menjadi buruh pabrik.

"Untuk wilayah Kediri dan sekitarnya, kontribusi petani lokalnya sangat luar biasa karena mereka adalah petani militan yang fokus membangun ekonomi berbasis pertanian. Potensi hortikultura di Kediri sangat bagus, namun tantangannya klasik; saat musim panen raya buah mangga tiba misal, harganya justru murah. Pola ini harus diubah dengan membudidayakan dan mengembangkan hasil panen tersebut menjadi sebuah produk jadi yang memiliki nilai tambah serta layak jual di pasar nasional," tambahnya.

Soekam menegaskan bahwa kunci utama dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa terletak pada tata kelola kepemimpinan dan bimbingan yang terstruktur bagi para petani kecil. Mengingat karakteristik produk pertanian bersifat massal, ketiadaan regulasi yang teratur hanya akan memicu benturan harga di pasar yang berujung pada kerugian. Pemerintah dan pelaku sektor pangan didesak untuk segera menerapkan sistem agribisnis yang benar dan terintegrasi agar seluruh produk yang melimpah tidak terbuang menjadi sampah dan petani bisa meraup untung.