RRI.CO.ID, Jombang – Proses pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Jombang telah terealisasi di 169 titik lokasi hingga akhir Januari 2026.

Capaian tersebut menjadi bagian dari percepatan program penguatan ekonomi desa, meski sejumlah wilayah masih menghadapi kendala untuk memulai pembangunan serupa.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang mencatat masih terdapat 137 desa yang belum memulai pembangunan koperasi karena persoalan lahan dan keterbatasan biaya penyiapan lokasi.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Hari Purnomo, menyebut sebagian desa hingga kini masih kesulitan menyediakan lahan yang memenuhi syarat pembangunan.

“Dari total desa yang belum membangun, sekitar 30 desa saat ini masih kami verifikasi ulang karena memang diduga tidak memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan KDKMP,” katanya, Kamis, 29 Januari 2026.

Sementara itu, kendala berbeda muncul pada desa yang sebenarnya telah memiliki lahan, namun belum mampu menyiapkan anggaran awal pembangunan.

“Sekitar 107 desa sebenarnya sudah mempunyai lahan, tetapi terkendala biaya persiapan seperti penimbunan tanah dan proses pembersihan lokasi agar siap dibangun,” ujarnya.

Beberapa desa kemudian mencari alternatif dengan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah.

“Ada pula 14 desa yang mengajukan permohonan pemanfaatan aset milik Pemda supaya pembangunan koperasi tetap bisa berjalan,” tambah Hari.

Saat ini, pengajuan tersebut masih diproses oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang mencakup pengecekan administrasi, verifikasi lapangan, hingga kajian hukum untuk memastikan penggunaan aset sesuai aturan.

Sebagai solusi atas keterbatasan lahan, pemerintah memberikan kelonggaran ketentuan luas lokasi pembangunan, sehingga desa masih dapat membangun koperasi meskipun lahan tersedia tidak terlalu luas.

“Kini kebutuhan lahan tidak harus luas, karena dengan sekitar 600 meter persegi pun pembangunan KDKMP masih memungkinkan,” jelas Hari.

Pemerintah daerah menargetkan pembangunan fisik koperasi yang telah berjalan dapat selesai sesuai jadwal.

“Kami menargetkan seluruh pembangunan fisik di 169 lokasi dapat dirampungkan paling lambat akhir Maret 2026,” tegasnya.

Meski pembangunan fisik terus dipercepat, operasional koperasi nantinya masih menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat terkait sistem pengelolaan serta mekanisme operasional koperasi di tingkat desa.