LP2TRI Kaimana Kritik Musrenbang Otsus Minim Pemberdayaan Masyarakat

RRI.CO.ID. Kaimana - Ketua Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Trias Politika (LP2TRI) Kabupaten Kaimana, Oknis Tutuhatunewa, menilai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Program 2027 masih belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya dalam peningkatan sumber daya manusia.

Menurut Oknis, Kabupaten Kaimana yang telah berusia 23 tahun seharusnya telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan daerah. Namun, ia menilai arah pembangunan masih berjalan di tempat karena sebagian besar usulan Musrenbang dari tingkat kampung hingga kabupaten masih didominasi program fisik. “Kalau diibaratkan usia manusia, 23 tahun itu sudah matang, bahkan sudah bisa menjadi dokter atau sarjana. Tetapi realitanya, kemajuan daerah belum terlihat karena pembangunan masih fokus pada proyek fisik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan fisik sebenarnya sudah cukup dilakukan selama dua dekade terakhir, namun peningkatan kualitas sumber daya manusia belum menjadi prioritas utama. Menurutnya, tanpa penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, daerah akan sulit berkembang. “Bagaimana masyarakat mau maju kalau tidak cerdas, tidak sehat, dan tidak diberdayakan. Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” kata Oknis.

LP2TRI meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lagi terpaku pada proyek pembangunan semata, melainkan mulai mengarahkan program kepada pemberdayaan masyarakat. Ia secara khusus menyoroti peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Perdagangan dan Koperasi, serta sektor Perikanan agar lebih fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat.

Selain itu, Oknis menilai OPD seharusnya tidak hanya menerima usulan masyarakat berdasarkan keinginan semata, tetapi mampu melakukan edukasi dan sosialisasi agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. “Selama ini program hanya mengikuti keinginan masyarakat, bukan kebutuhan masyarakat. Ini yang menjadi persoalan utama dalam perencanaan pembangunan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pemanfaatan Dana Otsus yang dinilai belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua. Menurutnya, dana tersebut seharusnya menjadi instrumen utama pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar membiayai proyek fisik setiap tahun. “Dana Otsus itu sangat penting untuk memberdayakan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua. Jangan terus terjebak pada proyek, karena tanpa peningkatan sumber daya manusia, pembangunan tidak akan membawa perubahan,” pungkasnya.