Pencairan Dana Desa Harus Transparan Akuntabel

RRI.CO.ID, Kaimana - Proses pencairan dana desa tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan wajib mengikuti mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Distrik Buruway, Slamet Laway, dalam keterangannya kepada RRI. Menurut Slamet, setiap pencairan dana desa harus memenuhi persyaratan administratif, salah satunya dengan adanya rekomendasi resmi dari kepala kampung setempat.

“Pencairan dana desa wajib hukumnya mendapat rekomendasi dari kepala kampung. Ini penting agar setiap dana yang dikucurkan benar-benar digunakan sesuai dengan rencana kegiatan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan, seluruh tahapan pencairan dana desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan terukur. Langkah tersebut bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran serta memastikan bahwa penggunaan dana desa memberikan dampak langsung bagi pembangunan kampung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Slamet berharap seluruh pemangku kepentingan di tingkat kampung dapat bekerja sama dan berperan aktif dalam setiap proses pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan anggaran.

“Sinergi dan keterbukaan semua pihak sangat dibutuhkan agar dana desa benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.