Pembahasan RAPBD: Fraksi Demokrat Desak Kepastian Nasib PPPK

RRI.CO.ID, Kaimana - Fraksi Partai Demokrat DPRK Kaimana menyoroti sejumlah persoalan penting dalam Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ruang Auditorium DPRK Kaimana. Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat memberikan perhatian serius terhadap nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya PPPK paruh waktu, yang hingga kini dinilai belum memiliki kejelasan.

Fraksi Demokrat mempertanyakan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap persoalan PPPK yang sebelumnya juga telah disampaikan dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, namun sampai saat ini belum menunjukkan kepastian. “Kami ingin menanyakan mengapa pada pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025, khususnya terkait persoalan PPPK paruh waktu, hingga kini belum memiliki kejelasan,” demikian disampaikan dalam pandangan Fraksi Demokrat.

Fraksi Demokrat meminta Bupati Kaimana segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan memastikan anak-anak daerah yang telah memenuhi syarat administratif memperoleh kepastian hukum. Menurut Fraksi Demokrat, kepastian bagi PPPK merupakan hak konstitusional yang tidak perlu lagi diperdebatkan dan harus segera direalisasikan oleh pemerintah daerah.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi Demokrat berharap seluruh catatan dan masukan yang disampaikan dapat dimaknai sebagai upaya strategis yang konstruktif, serta ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana sebagai wujud tanggung jawab konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.