RRI,CO,ID, Kaimana -  Aliansi Non ASN PPPK Paruh Waktu Kabupaten Kaimana menggelar aksi unjuk rasa damai guna meminta kejelasan kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana terkait pengangkatan tenaga honorer formasi tahun 2021 sebanyak 546 orang serta nasib tenaga PPPK paruh waktu. Ketua Aliansi Non ASN PPPK Paruh Waktu Kaimana, Nelson Arnold Taboka, mengatakan bahwa dalam aksi tersebut pihaknya telah diterima langsung oleh Bupati Kaimana Drs. Hasan Achmad, Ketua dan Wakil Ketua DPRK Kaimana, Sekretaris Daerah, serta Kapolres Kaimana.

“Demo kami kali ini meminta kejelasan dari Pak Bupati terkait pengangkatan tenaga honorer formasi 2021 sebanyak 546 orang dan juga teman-teman PPPK paruh waktu. Puji Tuhan, kami sudah bertemu langsung dengan Pak Bupati dan jajaran,” ujar Nelson menirukan kembali penyampaian Bupati kepada wartawan, usai aksi damai di DPRK Kaimana, Senin 27 Januari 2026.

Nelson menyampaikan, dalam pertemuan tersebut Bupati Kaimana menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk meminta petunjuk terkait kejelasan status tenaga PPPK paruh waktu.

“Hasil koordinasi dengan Menpan RB nanti akan disampaikan pada tanggal 4 Februari di ruang Pak Sekda,” jelasnya. Ia mengapresiasi keterbukaan dan respons pemerintah daerah yang telah menerima aspirasi para tenaga honorer dan PPPK paruh waktu.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Sekda dan seluruh jajaran yang sudah menerima kami. Hasil pertemuan tadi cukup memuaskan bagi kami teman-teman PPPK paruh waktu yang hampir satu tahun memperjuangkan nasib kami,” ungkap Nelson.

Lebih lanjut, Nelson menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses pengusulan hingga tuntas. “Kami dari pengurus aliansi akan tetap mengawal proses ini sampai teman-teman semua bisa mendapatkan kepastian pekerjaan yang baik dan diangkat menjadi PPPK paruh waktu,” pungkasnya.