KBRN, Kaimana : Ratusan tenaga Non ASN yang tergabung dalam Aliansi Non ASN Kabupaten Kaimana kembali menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor BKPSDM Kabupaten Kaimana, Senin. Aksi tersebut merupakan kali ketiga dilakukan untuk mempertanyakan kejelasan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3KPW).

Dalam aksi tersebut, massa tidak hanya menyampaikan aspirasi, namun sempat melakukan aksi pembakaran ban di depan Kantor BKPSDM. Aparat keamanan yang berjaga segera bertindak dan memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), sehingga situasi tetap terkendali.

Di hadapan kantor BKPSDM, para pendemo menuntut penjelasan terkait formasi pengangkatan CPNS sebanyak 564 orang serta kejelasan status P3K Paruh Waktu yang hingga hampir satu tahun belum menunjukkan kepastian. Massa menyoroti fakta bahwa di sejumlah daerah lain, P3K Paruh Waktu telah dilantik dan mulai melaksanakan tugas sejak 5 Januari 2026.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Kaimana, Onna Lawalata, keluar menemui massa aksi dan memberikan penjelasan secara langsung. Ia menegaskan bahwa formasi 564 CPNS Formasi Tahun 2021 merupakan kewenangan penuh Bupati dan Wakil Bupati.

“Untuk formasi 564 CPNS, itu merupakan kewenangan Bupati dan Wakil Bupati. BKPSDM hanya menerima usulan nama dan bertugas memverifikasi data yang diturunkan,” jelas Onna di hadapan ratusan pendemo.

Sementara terkait tuntutan P3K Paruh Waktu, Onna menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan seluruh nama dan data peserta ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diproses lebih lanjut.

“Kami sudah mengusulkan dan saat ini tinggal menunggu proses dari BKN. Kami mohon agar semua pihak dapat bersabar,” ujarnya. Namun demikian, sebagian pendemo mengaku belum puas dengan penjelasan tersebut dan sempat berupaya melakukan aksi pemalangan Kantor BKPSDM. Upaya tersebut berhasil dicegah aparat Kepolisian Resor Kaimana yang mengamankan balok dan papan yang hendak digunakan untuk pemalangan.

Setelah beberapa jam melakukan aksi, massa akhirnya membubarkan diri dengan aman dan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan.