Fraksi Solidaritas Desak APBD Perubahan Prioritaskan Kepentingan Rakyat

KBRN, Kaimana : Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional DPRD Kabupaten Kaimana melalui juru bicaranya, Chandra Max Ronaldo Maipauw, menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kaimana yang berlangsung di Auditorium DPRK Kaimana Senin(29/09/2025)

Dalam penyampaiannya, fraksi ini menekankan sejumlah poin penting yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Maipauw menegaskan, perubahan APBD harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama terkait infrastruktur, kesehatan, serta peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kerusakan jalan dan jembatan yang berdampak langsung pada masyarakat di Distrik Yamor, Lobo, maupun ruas jalan Wandiwa di Distrik Arguni Bawah harus segera diatasi. Kondisi ini telah mengisolasi kampung-kampung dan menghambat aktivitas ekonomi warga,” tegas Maipauw.

Selain infrastruktur, fraksi juga menyoroti persoalan tata kelola parkir di Pasar Ikan Kaimana yang dinilai belum optimal. Fraksi meminta penataan ulang agar tidak menimbulkan kesemrawutan dan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Dalam aspek kelembagaan, Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional mendesak evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang dinilai mengusulkan program tanpa perencanaan matang. Menurut Maipauw, program yang terburu-buru dan tidak berbasis master plan akan berdampak pada efektivitas pembangunan, khususnya di sektor pendidikan.

Pihaknya juga menekankan agar penyaluran dana hibah kepada organisasi keagamaan maupun kemasyarakatan sesuai aturan, yakni Perbup No. 21 Tahun 2024 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020. “Hibah harus disertai laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran yang jelas agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Dalam bidang kesehatan, fraksi mendorong peningkatan ketersediaan obat, peralatan medis, dan kesejahteraan tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil. Menurut Maipauw, pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas agar masyarakat di pelosok tidak merasa terabaikan.

Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional juga meminta keselarasan program OPD dengan visi-misi bupati serta RPJMD, mendorong sinergi antar-OPD penggerak ekonomi, dan memastikan pemerataan alokasi anggaran. Beberapa OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, dan BPBD disebut masih kekurangan fasilitas dasar. “Kami berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” Harap Juru Bicara Fraksi SKN DPRK Kaimana Maipauw.